Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan penyesuaian data daftar pemilih sementara (DPS) bagi WNI di Sudan yang akan menjadi pemilih di Pemilu 2024.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari meminta panitia pemilihan luar negeri (PPLN) untuk melaporkan WNI pemilih yang kembali ke RI usai dievakuasi dari wilayah konflik di Sudan.
“Beberapa waktu ini kita mendapatkan informasi bahwa di Sudan sedang ada konflik bersenjata. Sementara kami juga punya PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri),di Khartoum, Sudan. Sehingga teman-teman PPLN sedang melaporkan dan sudah kita minta untuk melaporkan secara detail bagaimana situasi pemilih kita di sana,” ungkap Hasyim di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Minggu (30/4).
Baca juga : Mulai Besok, KPU Buka Pendaftaran Daftar Bakal Caleg Selama 14 Hari
Hasyim menyebut pelaporan diperlukan supaya KPU bisa segera menyesuaikan status pemilih mereka dari pemilih luar negeri menjadi dalam negeri.
“Sehingga sangat mungkin nanti ada beberapa perubahan karena informasi awal yang kami terima warga kita di Sudan ada yang dibawa ke Jeddah kemudian akan dipulangkan ke Indonesia,” terangnya.
Baca juga : Hindari Sengketa Pencalegan, KPU Diingatkan Antisipasi Gangguan Silon
Hasyim menjelaskan kepulangan WNI dari wilayah konflik di Sudan otomatis akan mengubah statusnya dalam daftar pemilih.
“Maka tentu akan mengubah status pemilihnya, semula di luar negeri menjadi memilih di kampung halamannya sendiri,” tambahnya.
Hasyim mengemukakan terdapat kondisi lain yang bisa mengubah status pemilih WNI di Sudan.
Hasyim menyebut tak sedikit WNI yang dievakuasi tetap berada di luar negeri seperti di Jeddah, Arab Saudi, dan negara tetangga Sudan lainnya.
“Atau ada juga yang tetap bermukim di Arab Saudi misalkan, atau ada yang dievakuasi ke negara-negara terdekat dari Sudan,” ucap Hasyim.
Maka, lanjut Hasyim, pihaknya terus menunggu perkembangan data para WNI guna memastikan mereka tetap dapat menggunakan hak memilih di Pemilu 2024 mendatang.
Hasyin mengemukakan tengah menunggu laporan secara resmi jumlah total WNI yang terdaftar sebagai pemilih DPS di Sudan namun kemudian situasinya menjadi berubah karena ada konflik.
“Kami antisipasi dalam rangka memberikan layanan kepada pemilih kita baik di dalam dan di luar negeri,” ujarnya. (Z-8)
DAFTAR Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Sulawesi Selatan, untuk Pilkada serentak 2024 berjumlah 6.694.450 orang dengan 46 ribu orang di antaranya adalah pemilih difabel.
Data tersebut turun bila dibandingkan data hasil sinkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan DPT pemilu terakhir, yaitu sebanyak 8.315.669.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menggelar rapat koordinasi dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilkada 2024.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan pihak terkait untuk menunda penetapan DPT karena adanya temuan DPS bermasalah.
PERKUMPULAN Warga Negara untuk Pemilu Jurdil menunggu ajakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencocokan daftar pemilih sementara (DPS).
KPU RI mempertanyakan data yang digunakan Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil dalam menganalisis daftar pemilih sementara (DPS) pada Pemilu 2024.
KEMENTERIAN Kesehatan Sudan menyatakan lebih dari 2.700 orang dalam sepekan telah terjangkit kolera di negara itu.
Lebih dari 400 orang dilaporkan tewas akibat serangan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di wilayah El-Fasher, Darfur, menurut PBB yang mengutip sumber-sumber kredibel.
Di wilayah pesisir timur Sudan yang aman, penduduk menyambut bulan Ramadan dengan berjuang keras untuk berburu dan membeli kebutuhan pokok.
44 warga sipil tewas dan 28 lainnya terluka akibat serangan oleh faksi Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara (SPLM-N).
Di Sudan, perang antara paramiliter Rapid Support Forces (RSF) dan tentara Sudan telah berlangsung sejak April 2023. Kedua pihak saling menuduh melakukan kejahatan perang.
Berbeda dengan kesimpulan AS, sejumlah organisasi dunia, termasuk sebuah komite khusus PBB dan Amnesti Internasional, menyebutkan bahwa benar terjadi genosida di Gaza.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved