Ketua KPU Pertanyakan LSM yang Bongkar Data Janggal 52 Juta Pemilih

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, mempertanyakan data yang digunakan Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil dalam menganalisis daftar pemilih sementara (DPS) pada Pemilu 2024. Perkumpulan itu mengungkap ada 52 juga data aneh dalam DPS Pemilu 2024.

"Pertanyaan pertama kami, dari mana teman-teman LSM ini mendapatkan akses DPS tersebut?" aku Hasyim kepada awak media, Jumat (16/6).

Menurut Hasyim, satu-satunya akses publik atas penyerahan DPS maupun daftar pemilih tetap (DPT) adalah dari KPU kepada pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Oleh karenanya, akses yang diperoleh Perkumpulan dipertanyakan.

Baca juga: Pengamat Soroti Maraknya Laporan Berbau Politis Jelang Pemilu

Di samping itu, Hasyim juga mengatakan bahwa pihaknya merupakan pemangku data pribadi untuk keperluan penyusunan daftar pemilih. Hal tersebut telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Berdasarkan database yang dimiliki KPU, nomor induk kependudukan (NIK) maupun nomor Kartu Keluarga (KK) tidak dapat disampaikan kepada publik karena merupakan data pribadi pemilih.

Baca juga: Fix Pemilu Tetap Sistem Proposional Terbuka, Begini Desain Surat Suaranya

Kendati demikian, Hasyim mengatakan pihaknya membuka ruang bagi semua pihak untuk sama-sama menganalisis temuan data aneh dalam DPS. Bahkan, ia juga mengajak partai politik untuk mencocokkan DPS.

Pada April 2023, KPU telah menetapkan DPS pada Pemilu 2024 sebanyak 205.853.518 pemilih. Namun, DPS yang digunakan Perkumpulan untuk dianalisa adalah 205.768.061. Dari angka tersebut, Perkumpulan menemukan 25,3% data janggal.

"Data janggal tersebut yaitu pemilih berumur lebih dari 100 tahun, pemilih berumur kurang dari 12 tahun, pemilih memiliki identitas yang sama, pemilih memiliki RT 0, pemilih memiliki RW 0, pemilih memiliki RT dan RW 0," ungkap juru bicara Perkumpulan, Dendi Susianto.

(Tri)