Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH pusat diminta mengirim utusan sebagai negosiator untuk membebaskan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Captain Philips Mehrthens, yang telah disandera hampir tiga bulan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Sejauh ini, pihak TNI telah berkomunikasi dengan tokoh adat agar Philips dapat bebas.
"Pendekatan melalui tokoh adat dan pemerintahan daerah setempat sudah dilakukan," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/4).
Baca juga : Masih Disandera KKB Papua, Tim Negosiasi Dibutuhkan untuk Membebaskan Pilot Susi Air
"Semoga dalam waktu dekat ada hasilnya," tandasnya.
Dihubungi terpisah, peneliti isu Papua dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Cahyo Pamungkas menagpresiasi langkah yang dilakukan aparat keamanan Tanah Air sejauh ini melalui pendekatan dialog. Kendati demikian, ia juga menekankan bahwa tokoh adat yang diajak bicara oleh TNI harus tepat sasaran.
Dalam hal ini, Cahyo menyebut TNI harus dapat berdialog dengan tokoh adat yang mewakili atau memiliki akses langsung dengan Egianus Kogoya, Panglima Komando Daerah Pertahanan (Pangkodap) III Ndugama Derakma yang awalnya membakar pesawat Susi Air di Bandara Paro, pada Selasa (7/2) lalu.
Selain itu, Cahyo juga meminta pemerintah pusat mengirim negosiator untuk berkomunikasi dengan TPNPB-OPM. Hal itu sejalan dengan seruan para pemimpin agama di Papua beberapa waktu lalu.
"Agar pemerintah menngirim utusan khusus atau negosiator untuk bicara denagn TPNPB. Saya kira seruan dari para pemuka agama di tanah Papua itu merupakan usulan yang tepat. Mungkin TNI/Polri dan pemerintah bisa memperhatikan itu," pungkasnya. (Z-5)
PEMERINTAH pusat didorong untuk membantu pembiayaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Tasikmalaya 2024. PSU itu merupakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK)
Arief minta Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Tangerang untuk mempersiapkan tata cara pelaksanaan PPKM darurat
Mengingat, wilayah Ibu Kota tengah mengalami kelangkaan pasokan tabung dan gas oksigen. Kondisi ini tidak lepas dari lonjakan kasus covid-19.
Pemprov DKI pun belum mengalokasikan anggaran untuk kelanjutan program BST, karena masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
Anggaran penanganan banjir Jakarta turut dialokasikan dari program PEN 2021 sebesar Rp1,1 triliun. Namun, sebanyak Rp371 miliar belum digunakan.
Dalam memperkuat transformasi Jakarta, perlu menata diri, melalui perencanaan pembangunan Jakarta yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur
PEMERINTAH Selandia Baru kembali meminta Indonesia membantu pembebasan warganya dari kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM)
Tiap 1 Desember kerap dikaitkan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Selain menembak mati dua anggota kepolisian, pasukan TPNPB-OPM juga melukai puluhan personel di kepolisian wilayah Yahukimo, Papua Pegunungan.
“Dalam menghadapi situasi luar biasa di wilayah yang rawan seperti ini, diperlukan penanganan yang spesifik dan tak perlu dikomunikasikan detailnya ke publik,”
Menurut Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom, pihaknya menuduh TNI-Polri melakukan pembohongan publik dengan mengklaim telah membunuh anggota TPNPB.
Semua pihak diminta untuk tidak melibatkan masyarakat sipil dalam menangani konflik bersenjata yang kerap terjadi di daerah Intan Jaya, Papua.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved