Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkenankan para pegawainya melakukan kerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) pascalibur lebaran tahun ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menuturkan kebijakan itu diterapkan bagi pegawai yang mengajukan cuti tambahan.
Langkah tersebut juga sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta para ASN yang mudik untuk menunda kepulangan ke daerah asal.
“Bagi pegawai yang mengajukan cuti tambahan karena ketidaksediaan tiket pulang, sesuai dengan imbauan Pemerintah, dapat menghubungi atasan langsung untuk mendapat persetujuan dan melakukan WFA,” ujar Ketut melalui keterangan tertulis, Kamis (27/4).
Baca juga: Setelah Sempat Libur, Polda Metro Jaya Kembali Buka Layanan Samsat
Meski banyak pegawai WFA, ia memastikan pelayanan di instansi tersebut tetap berjalan dengan baik.
Pada masa kerja setelah libur lebaran, Kejagung juga melaksanakan antigen kepada para pegawai guna mencegah penyebaran subvarian baru covid-19.
Baca juga: Airnav: Trafik Penerbangan Periode Lebaran 2023 Naik 20 Persen
“Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan, seluruh jajaran pegawai Kejaksaan Agung dipastikan dalam keadaan sehat, negatif covid-19, serta siap bekerja usai menjalani libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H,” paparnya.
“Jaksa Agung ST Burhanuddin berpesan agar seluruh jajaran pegawai Kejaksaan Agung tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Covid-19,” tambahnya.
Jaksa Agung juga mengimbau kepada seluruh jajaran pegawai di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri, untuk melakukan antigen untuk mendeteksi serta mencegah sedari dini penyebaran covid-19.
“Sehingga seluruh layanan Kejaksaan tetap berjalan dengan normal dan masyarakat pencari keadilan terlayani dengan baik,” tandasnya. (Z-11)
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Satgas PKH menjalankan peran sebagai otoritas yang menagih denda terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran hukum.
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan penangkapan tiga oknum jaksa di Banten atas kasus pemerasan dengan perkara tindak pidana umum terkait informasi dan transaksi elektronik (ITE).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sebanyak sembilan orang ditangkap dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait jaksa di Banten dan Jakarta.
Ada banyak tujuan mutasi dan rotasi. Antara lain, hal itu untuk penyegaran organisasi atau pegawai, pengisian kekosongan formasi jabatan, pemberian pengalaman.
Perintah itu didasari karena hukuman penjara tidak memberikan efek jera kepada koruptor. Selain itu, negara tetap rugi jika aset yang dikorupsi tidak dikembalikan.
Diharapkan dengan WFH bisa menekan biaya penggunaan air, Listrik dan alat tulis kantor (ATK).
Selain mempertimbangkan penerapan WFH, Pemkot Cirebon juga sedang mempertimbangkan berbagai program untuk melakukan efisiensi anggaran.
POLRI mengimbau instansi pemerintahan dan perkantoran swasta untuk menerapkan kebijakan WFH pada Selasa, 1 Juli 2025, guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas saat perayaan HUT Bhayangkara
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan kepada perusahaan untuk menerapkan work from home (WFH) bagi karyawan bila terjadi banjir di hari kerja.
Bila anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,3 miliar tersebut sudah habis, maka Pemprov DKI sudah siap menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).
BAKAL Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung akan menerapkan sistem tiga hari kerja. Jika, ia terpilih dalam Pilkada Jakarta 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved