Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KUOTA minimal 30% keterwakilan perempuan bakal calon anggota legislatif dalam Pemilu 2024 masih membebani partai politik. Politisi Partai NasDem Ahmad Effendy Choirie atau yang akrab disapa Gus Choi mengatakan, meski di beberapa daerah pemilihan atau dapil pihaknya dapat melebihi kuota tersebut, di dapil lainnya justru mengalami kekurangan.
"Solusinya, ya, tetap kita cari, asal perempuan. Itu, kan, namanya memang 30% ada unsur paksaan yang luar biasa. Maka kemudian karena setiap parpol menghadapi problem yang sama," aku Gus Choi saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (26/4).
Menurut Gus Choi, upaya meringankan beban yang dialami partai politik pada Pemilu 2024 sedikit teratasi dengan dilakukannya pembulatan keterwakilan minimal 30% ke bawah. Ini berbeda dengan penyelenggaraan pemilu sebelumnya yang dilakukan pembulatan ke atas.
Baca juga: DPP NasDem: Sudah Ada Titik Terang Pendamping Anies
Kendati demikian, kebijakan tersebut masih perlu dievaluasi agar perempuan tetap dapat terwakili tanpa membebani partai politik. Sebab, lanjut Gus Choi, hampir semua partai politik pada akhirnya menyiasati kuota tersebut dengan pendekatan nepotisme.
"Akhirnya adiknya, anaknya, istrinya, yang penting perempuan. Itu mengurangi kualitas demokrasi," pungkasnya.
Baca juga: Anies Harap Penetapan Ganjar sebagai Capres Bisa Tingkatkan Demokrasi
Syarat minimal 30% keterwakilan perempuan itu termaktub dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPR Daerah Provinsi, dan DPR Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dsebutkan, daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap dapil.
Dihubungi terpisah, peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Mouliza Kristopher Donna Sweinstani mengatakan sulitnya partai politik merekrut bakal calon anggota legislatif perempuan karena partai politik itu sendiri masih terkesan maskulin. Oleh karena itu, dibutuhkan feminisasi partai politik dengan menempatkan perempuan di sektor dan posisi strategis partai dan mengintegrasikan nilai-nilai yang berkeadilan gender.
"Kaitannya dengan pencalonan, itu akhirnya akan jadi problem ketika memang parpol itu tidak feminim," terang Donna.
"Kalau parpol feminized, di value-nya juga udah meng-include perempuan, di strukturnya ada, itu biasanya akan lebih gampang," tandasnya. (Tri/Z-7)
Pengadilan Pidana Internasional (ICC) secara resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dua tokoh senior Taliban.
Meskipun keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 telah mencapai sekitar 21%, pimpinan AKD DPR masih didominasi oleh laki-laki.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
BNPT menyebut seorang perempuan yang sejatinya memiliki nilai keibuan, justru secara sengaja atau tidak sengaja menjadi aktor penting di dalam berbagai peristiwa atau aktivitas terorisme.
Upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas anak, perempuan, dan remaja masih banyak menghadapi tantangan.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan meyakini langkah Polri dalam menangani laporan kekerasan akan lebih cepat, tepat dan berpihak kepada korban.
10.015 pejabat di sektor eksekutif belum menyerahkan LHKPN. Lalu, sebanyak 2.941 penyelenggara negara di sektor legislatif belum menyerahkan berkas asetnya kepada KPK.
Kunjungan-kunjungan para siswa sekolah ke gedung DPRD DKI Jakarta selama ini hanya sebatas pengenalan ruang-ruang kerja anggota dewan dan penjelasan singkat mengenai fungsi legislasi.
Dia mengungkapkan beberapa fasilitas yang proses pembangunannya terus berjalan. Misalnya, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres).
Para anggota terpilih DPR dan DPRD periode 2024-2029 harus dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mampu menjalankan fungsi pengawasan.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Adang Daradjatun mengatakan pihaknya sedang meminta klarifikasi dari para anggota DPR yang diduga bermain judi online.
Nilai Transaksi dua anggota DPR dan 58 karyawan yang diduga terlibat dalam perjudian online mencapai hampir Rp2 miliar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved