Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
POSKO Tunjangan Hari Raya (THR) yang dibuka pemerintah menerima 938 aduan THR, sejak dibuka pada 28 Maret 2023 lalu.
Aduan ini terdiri dari 468 aduan THR tidak dibayarkan, 337 aduan pembayaran THR tidak sesuai ketentuan, dan 93 aduan THR terlambat dibayarkan. Aduan paling banyak berasal dari DKI Jakarta.
Menanggapi aduan tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta semua aduan yang diterima harus ditindaklanjuti. Setelah dilakukan verifikasi informasi, tim yang dibentuk pemerintah harus bisa menindaklanjuti ke perusahaan yang mendapat aduan.
Baca juga: Anggota DPR RI Tegaskan Aduan Pekerja Soal THR Harus Ditindaklanjuti
"Semua laporan dan aduan harus ditindaklanjuti, lakukan verifikasi informasi dan verifikasi dari sisi perusahaan. Jika memang terindikasi ada pelanggaran maka harus dilakukan penindakan dan pemenuhan hak para pekerja," kata Kurniasih dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (18/4).
Tidak Boleh Ada Pengurangan Pembayaran THR
Politikus PKS ini menambahkan, untuk THR 2023 tidak boleh ada pengurangan pembayaran THR atau metode pembayaran THR dengan cara dicicil. Hal itu sebagaimana yang pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya akibat pukulan pandemi Covid-19.
"Tahun ini pembayaran penuh dan tidak boleh dicicil. Ini adalah hak pekerja dan harus ditunaikan oleh perusahaan. Ada juga aturan untuk mereka yang belum genap setahun dengan nilai THR proporsional sesuai dengan waktu bekerja," sebut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II ini.
Baca juga: Menkeu: Pencairan THR Lebaran Capai Rp11,47 Triliun
Tidak adanya pembayaran THR dapat merugikan para pekerja secara finansial dan dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka, terutama dalam situasi ekonomi yang belum stabil.
Para pekerja yang seharusnya menerima THR juga dapat merasa tidak dihargai dan kehilangan motivasi dalam bekerja.
Kurniasih meminta agar ada laporan dan target penyelesaian dari jumlah aduan yang masuk. Sehingga publik bisa ikut memantau dan memastikan bahwa setiap aduan yang masuk benar-benar mendapatkan penyelesaian.
Baca juga: Haram Bagi Pejabat Minta THR dari Perusahaan Rekanan
"Kita minta laporan dari jumlah aduan tersebut berapa yang sudah diselesaikan tentu targetnya adalah semuanya tuntas alias 0 aduan yang tersisa. Ini yang kita harapkan," pungkasnya. (RO/S-4)
Secara hukum Islam, uang THR anak adalah hak anak bukan milik orangtua. Uang tersebut sebaiknya digunakan untuk kepentingan mereka sendiri.
“Setiap hari kita lakukan sambil pendataan. Kalau ada pekerja yang belum menerima THR hingga H-7 lebaran, kita akan sampaikan ke bidang pengawasan,"
Skuat timnas Indonesia rencananya bertolak ke UEA pada 17 Mei guna menjalani rangkaian tiga sisa pertandingan Grup G.
RATUSAN petugas kebersihan mulai petugas kebersihan, petugas taman, hingga tukang ojek dan tukang becak berkumpul di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Musi Banyuasin, kemarin.
Selain di tingkat provinsi, posko serupa juga dibuka di tingkat kabupaten/kota se-DIY.
Kami telah membuka layanan untuk laporan yang lainnya mungkin kasusnya sama, tetapi waktunya berbeda.
Relawan Jejaring Paguyuban Sunda Pramono-Rano mendirikan posko aduan di 20 Kecamatan yang ada di lima wilayah Jakarta.
DINAS Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta membuka posko pengaduan terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 yang dibuka mulai Senin (12/6).
DINAS Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengatakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di DKI Jakarta yang selesai Selasa (11/7) lalu, berjalan lancar.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menambah posko pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada 2024. Total lokasi pengaduan menjadi 35 posko.
POLISI mempersilahkan siapapun yang menjadi korban dari praktik klinik kecantikan Ria Beauty melapor atau membuat pengaduan ke posko pengaduan yang telah dibuka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved