Headline
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Kumpulan Berita DPR RI
HARI Raya Idul Fitri 1444 H tinggal beberapa hari lagi. calon presiden yang diusung tiga partai (NasDem, PKS, dan Demokrat) Anies Baswedan sebaiknya bersilaturahmi kepada Puan Maharani untuk meluruskan beberapa hal terkait ideologi dan politik global.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan dalam keterangan pers, Selasa (18/4).
Pernyataan Syahganda sebagai merespons pernyataan politik dari Guntur Soekarnoputra yang meminta Anies Baswedan tidak menerima dukungan politik dari Islam garis keras maupun dari Amerika Serikat (AS).
Baca juga: Demokrat Percayakan Anies untuk Pilih Cawapres
Guntur Soekarno Putra, mengatakan hal tersebut pada acara silaturahmi DPP Alumni GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) beberapa hari lalu.
Konsep Soerkarno tentang Islamisme, Sosialisme dan Nasionalisme,
Mengunjungi Puan Maharani, menurut Syahganda, penting untuk meluruskan konsep Soekarno tentang Islamisme, Sosialisme dan Nasionalisme yang ditulis Soekarno pada tahun 1926.
Pada saat itu, Soekarno menjelaskan bahwa ketiga isme tersebut merupakan sesuatu yang hidup dan bersifat historis keberadaannya.
Soekarno bahkan meyakini bahwa internasionalisme Islam merupakan kenyataan yang dalam konteks kebangsaan dapat menjadi kekuatan lokal.
Baca juga: PDIP Klaim Puan Maharani yang Pertama Gagas Koalisi Besar
Puan Maharani, adalah generasi ketiga trah Soekarno yang mencapai pengakuan politik tertinggi saat ini, sama dengan Anies Baswedan, yang juga merupakan generasi ketiga dalam trah politik Islam.
Kakeknya Puan dan kakeknya Anies adalah pendiri bangsa. Keduanya diperkirakan akan menjadi generasi pemimpin Indonesia dalam waktu dekat.
"Dengan pertemuan itu diharapkan ada kesepakatan tentang referensi perjalanan bangsa ke depan merujuk pada cita-cita proklamasi," kata Syahganda.
Terkait pernyataan Guntur mengenai dukungan Amerika terhadap Anies Baswedan, Syahganda melihat hal ini juga penting didiskusikan pada Puan.
Baca juga: Doa untuk Kemenangan Anies Menggema dari NasDem di Malaysia
Sebab, pengaruh AS dan Tiongkok sudah menjadi kenyataan sejarah di Indonesia. Bahkan, menjadi sejarah suram dalam masa kemerdekaan dan PRRI/Permesta. "Mereka tentu tidak mau kehilangan pengaruh di Indonesia," kilah Syahganda.
Pertemuan dengan Puan dapat membicarakan bagaimana menjadikan kepentingan nasional (national interest) di atas kepentingan segelintir elit, yang belakangan ini kelihatannya berlangsung, tegasnya.
"Pertemuan Anies dan Puan Maharani diharapkan juga akan menjadi simbol puncak pertemuan pemimpin bangsa kita," jelasnya. (RO/S-4)
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mendukung penuh instruksi pihak Istana kepada Polri untuk menginvestigasi rangkaian teror yang menimpa sejumlah aktivis dan influencer.
Pihak dari pemerintah atau yang merasa diri bagian dan penguasa? Itulah yang harus diungkap oleh jajaran pemerintahan Prabowo Subianto. Mampukah mereka?
Kritik pemerintah soal bencana Sumatra berujung teror. Konten kreator dan aktivis alami ancaman hingga doxing.
Dua aktivis di Kota Semarang, Adetya Pramandira (26) dan Fathul Munif (28) ditahan Polrestabes Semarang diduga berkaitan dengan unggahan di media sosial terkait aksi pada Agustus 2025 lalu.
Imbauan ditulis tangan disebarkan aktivis Pati yang menjenguknya dan ditujukan kepada warga Pati dan pendukungnya.
AFFA menggelar aksi damai di depan Plataran Hutan Kota, menyerukan agar perusahaan hotel mewah Plataran Group segera berkomitmen terhadap kebijakan telur bebas sangkar.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved