Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH capaian telah berhasil diraih Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama menjabat sebagai Kapolri melalui berbagai transformasi yang dilakukan di tengah permasalahan internal maupun eksternal. Demikian apresiasi itu dibeberkan Gerakan Pemuda (GP) Ansor.
"GP Ansor melihat selama 2 tahun kepemimpinannya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah menorehkan banyak prestasi, baik yang sifatnya internal di kepolisian maupun eksternal dalam rangka terciptanya penegakan hukum di Indonesia," kata Wakil Sekjen PP GP Ansor, H. Wibowo Prasetyo dalam keterangannya yang diterima, Selasa (18/4).
Menurutnya, Listyo telah bisa membawa Polri menjadi lembaga penegak hukum yang tetap mencerminkan sisi humanis di tengah masyarakat. Pertama, kata Wibowo, keberhasilan Listyo dapat diukur dari upaya menciptakan transparansi dan transformasi pelayanan publik di instansi kepolisian.
"Ini antara lain diwujudkan dengan kemudahan, kecepatan dan keterbukaan dalam pengurusan STNK, SKCK dsb yang serba didukung teknologi digital sehingga menghilangkan praktik calo atau permainan orang dalam," katanya.
Perubahan setiap capaian Kapolri, dianggapnya telah berhasil membuat pelayanan Polri semakin dekat dengan masyarakat dan bersikap tegas dalam membasmi praktik KKN. Hal itu menjadi gambaran capain Kapolri dalam membenahi proses seleksi pendidikan jenjang karir di internal kepolisian seperti PTIK, Secapa dan lain sebagainya.
Seperti sanksi tegas terhadap 5 anggota yang terbukti 'bermain dalam proses rekrutmen anggota Bintara Polri di Jawa Tengah 2022'. Langkah ini dinilai memberikan aspek keadilan bagi para peserta didik dan telah menghilangkan pandangan like and dislike.
"Sanksi pecat oleh Kapolri pada kasus ini tercatat yang paling besar. Namun sanksi ini memberikan efek jera yang kuat," tandasnya.
Selain itu keputusan tegas yang tak kenal pandang bulu juga diperlihatkan dalam kasus kasus kejahatan yang melibatkan anggota/pimpinan kepolisian seperti Ferdy Sambo, Teddy Minahasa telah mampu menjaga marwah kepolisian.
"Mampu memperkuat profesionalitas Polri. Secara bertahap, Kapolri membenahi beberapa kebijakan yang dinilai kerap disalahgunakan oleh anggota," tuturnya.
Di amping itu, Wibowo memandang sinergi dengan aparat penegak hukum lain seperti TNI, kejaksaan, hakim, Komisi Pemberantadan Korupsi maupun kementerian atau lembaga pemerintah.
"Memiliki komunikasi yang hangat dengan masyarakat. Kehangatan ini ditunjukkan dengan kolaborasi positif dan intensif antara kepolisian dengan sejumlah ormas, organisasi pemuda, dan berbagai tokoh masyarakat," pungkasnya. (H-3)
Prabowo siapkan Bintang Mahaputera untuk Kapolri Listyo Sigit saat peresmian SPPG Polri dan apresiasi peran MBG.
Kapolri perintahkan pengejaran pelaku penembakan pesawat Smart Air di Korowai, Papua Selatan. Identitas pelaku disebut sudah dikantongi.
Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku penembakan berasal dari dua kelompok yang berbasis di Yahukimo.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Prabowo siapkan Bintang Mahaputera untuk Kapolri Listyo Sigit saat peresmian SPPG Polri dan apresiasi peran MBG.
Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku penembakan berasal dari dua kelompok yang berbasis di Yahukimo.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo takziah ke kediaman mendiang Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mantan Kapolri ke-5 Jenderal Polisi Hoegeng.
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved