Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
TNI menyatakan terdapat prajurit yang gugur dalam penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (15/4/2023) sekira pukul 16.30 WIT.
Diketahui, KKB menyerang prajurit dari Satuan Tugas (Satgs) Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 321/Galuh Taruna yang sedang bertugas di Distrik Mugi.
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel (Kav) Herman Taryaman mengemukakan akibat penyerangan oleh KKB, terdapat prajurit yang gugur. Namun, Herman belum bisa memastikan berapa jumlah prajurit yang gugur, ataupun luka-luka.
Baca juga: Kodam Cenderawasih Benarkan KKB Serang Satgas TNI
“Sampai saat ini masih dilaksanakan pemantauan, namun karena cuaca hujan dan berkabut sehingga belum bisa berkomunikasi dengan aparat keamanan yang berada di lokasi tersebut. Demikian pula upaya-upaya memberikan bantuan dan evakuasi tetap dilaksanakan,” tegas Herman saat dikonfirmasi, Minggu (16/4).
“Mohon doanya semoga Prajurit TNI yang melaksanakan tugas negara dan juga melakukan pencarian pilot Susi Air diberikan keselamatan, perlindungan dan kekuatan, sehingga dapat kembali bertugas,” tambahnya.
Baca juga: TPNPB-OPM Klaim Bunuh 9 Anggota TNI di Nduga, Papua Pegunungan.
Sebelumnya beredar informasi, Sabtu (15/4), pukul 16.30 WIT terjadi penyerangan Tim Badak 1, Badak 3, Candraca 2, dan Candraca 11 Pos Mugi dengan KKB saat pembersihan daerah di Wil. Mugi-Mam Kompleks.
Dari laporan yang belum terkonfirmasi itu disebutkan, jumlah anggota TNI yang ada dilokasi penyerangan adalah 36 orang. Masing-masing 20 orang dari Satgas YR 321/GT dan 16 orang anggota Kopassus.
Akibat penyerangan, 6 orang dikabarkan meninggal dunia, 9 orang diduga tertangkap KKB, dan 21 orang lainnya masih belum diketahui keberadaannya.
Diketahui, Tim Gabungan terpencar sehingga menyelamatkan diri menuju ketinggian Cakra 1. Jumlah kerugian belum dipastikan dikarenakan komunikasi dengan Tim depan masih terputus. Informasi 9 orang yang ditawan KKB didapatkan dari HT Channel KSTP di Pos Mugi dengan pernyataan "Ini 9 orang teman mu mau diambil atau tidak?". Terkait informasi itu, masih dilakukan penyelidikan.
Proses evakuasi belum dapat dilakukan dikarenakan cuaca hujan dan kabut. Hingga Pkl 19.00 Wit rencana akan dilaksanakan TFG oleh Dankolakopsrem 172, Dansatgas 321 dan Satgas gabungan Kopassus dalam rangka evakuasi dan pengiriman bantuan pasukan. (Z-3)
Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa harus berkompromi dengan sensitivitas institusional maupun latar belakang korban.
RATUSAN prajurit TNI di bawah komando Kodam XXIV/Mandala Trikora Papua Selatan dipastikan tetap bersiaga di pos masing-masing dan memilih tidak mudik pada Idulfitri 1447 Hijriah.
KASUS penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus didesak agar dibawa ke peradilan militer karena melibatkan anggota TNI sebagai pelaku.
PUSAT Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta kasus penyiram air keras Akivis Kontras, Andrie Yunus
kasus dugaan penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus dan keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas sistem peradilan militer di mata publik.
Margarito menekankan bahwa dalam negara hukum demokratis, aspek utama yang harus dijunjung adalah profesionalisme aparat penegak hukum.
PANGLIMA Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi, memastikan proses pemulihan keamanan di 11 bandara perintis di Papua tengah berlangsung intensif.
DIREKTUR Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) Theo Hesegem meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan membenahi konflik bersenjata
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak mengenal Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
PROPOSAL yang disodorkan TPNPB-OPM terkait pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dinilai sebagai tawaran menggiurkan.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya mendorong evaluasi pada tataran operasi, komando dan pengendalian keamanan penanganan kekerasan bersenjata di Papua.
Kapuspen TNI Mayjen R Nugraha Gumilar menjelaskan penyebutan OPM bertujuan menegaskan kelompok itu adalah tentara atau kombatan, sehingga berhak menjadi korban hukum humaniter.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved