Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
MANTAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai bahwa konflik yang terjadi di internal KPK saat ini bisa berdampak buruk pada kinerja lembaga tersebut. Pegawai KPK yang mulai melawan pimpinannya menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam tubuh lembaga anti rasuah.
"Kalau pegawai mulai melakukan perlawanan itu berarti ada masalah di pimpinan," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (11/4).
Abraham menjelaskan bahwa perlawanan dari pegawai KPK tentu saja ada alasannya. Mungkin saja itu dikarenakan pimpinan tidak memberikan contoh perilaku yang benar dalam menjalankan tugasnya. Atau mungkin juga karena bawahan selalu melihat pimpinannya melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya tapi yang bersangkutan tidak pernah diberikan sanksi.
Baca juga: Di KPK, Firli Bahuri Sejak Awal Bermasalah
"Atau bisa juga pegawai sudah mulai bosan dengan perilaku pimpinannya yang selalu mengintervensi dan mengarahkan pegawainya untuk melakukan tupoksinya sesuai kehendak pimpinan. Padahal hal tersebut bertentangan dengan kebenaran yang seharusnya ditegakkan dalam menjalankan tugasnya," terangnya.
Konflik internal tersebut, selanjutnya, akan berpengaruh pada kinerja KPK sendiri. Bahkan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.
Baca juga: Kementerian ESDM Bantah Ada Kebocoran Dokumen Penyelidikan Korupsi Tukin
Lantas sebagai eks Ketua KPK, Abraham meminta pimpinan saat ini untuk introspeksi diri. Pimpinan KPK harus menjadi contoh yang baik bagi pegawainya dengan melakukan hal yang benar dan sepantasnya.
"Pimpinan KPK harus intropeksi untuk memperbaiki pola kepemimpinannya dan pimpinan harus bertobat untuk tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan dalam menjalankan tupoksinya,” pungkasnya. (Z-7)
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved