Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
HASIL survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan TNI menjadi lembaga negara yang paling dipercaya publik. Lembaga yang paling tidak dipercayai publik ialah partai politik.
"(Urutan) dua teratas masih TNI dan Presiden," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis survei secara daring, Minggu (9/4).
Djayadi mengatakan 91 persen responden mengaku sangat percaya dan cukup percaya kepada TNI. Kemudian 84 persen responden menjawab sangat percaya dan cukup percaya kepada Presiden.
Baca juga : Survei LSI: Kejagung, Lembaga Hukum Paling Dipercaya Publik Sebesar 78%
Urutan berikutnya ialah Kejaksaan Agung dengan 69 persen, pengadilan 68 persen, dan media massa 66 persen. Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 64 persen dan kepolisian 63 persen.
"Posisi dua terbawah adalah DPR dengan 52 persen dan partai politik dengan 50 persen," papar Djayadi.
Baca juga : 77 Tahun TNI AU, Melepas Rindu di Langit Jakarta
Djayadi membandingkan temuan terbaru dengan survei serupa setahun terakhir. Hasilnya, urutan tersebut tidak banyak berubah.
"Tapi bila dibandingkan dua bulan terakhir atau Februari 2023, ada penilaian yang meningkat sedikit seperti kepolisian dari 61 persen menjadi 63 persen," ujar dia.
Survei LSI dilakukan pada 31 Maret hingga 4 April 2023. Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon.
Dari populasi tersebut, dipilih 1.229 responden secara acak melalui random digit dialing (RDD). Responden terpilih diwawancarai oleh pewawancara yang telah dilatih.
Survei ini memiliki tingkat kepercayaan survei 95 persen. Sedangkan margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen. (Z-8)
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA)
Presiden Prabowo Subianto mengungkap upaya penyuapan terhadap dirinya dan menolak melihat daftar perusahaan pelanggar hukum demi menghindari konflik kepentingan.
Presiden Prabowo Subianto memberikan hormat militer kepada ribuan petani di Karawang sebagai apresiasi tertinggi atas keberhasilan swasembada beras 2025.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani dipanggil Presiden Prabowo Subianto Sabtu malam.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Budi membeberkan ada arahan dari Jokowi untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai politik yang mengedepankan kejujuran akan membuat partai tersebut terbuka dan dinamis.
Peneliti Perludem, Haykal mengatakan bahwa aturan ini penting agar sistem kepartaian tidak terjebak dalam pola kartel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved