Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Meranti Muhammad Adil. OTT dilakukan terkait dugaan suap pengadaan jasa umrah, pada Kamis (6/4) malam.
KPK mengatakan, Adil diduga melakukan pemotongan uang persediaan dan ganti uang persediaan pengadaan umrah sebesar 5-10 persen.
Mengomentari hal tersebut, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengapresiasi langkah cepat KPK dalam menangani perkara tersebut, Namun Boyamin meminta KPK tidak hanya menangani kasus tindak pidana korupsi level kecil.
Baca juga: Total, 25 Orang Terjaring OTT di Kepulauan Meranti, Ini Sebagian Daftarnya
"Harus dapat big fish, jangan senang level Bupati yang kerugiannya hanya milyar" tutur Boyamin saat dihubungi, Jumat (7/4).
Boyamin menilai, saat ada sejumlah dugaan tindakan Korupsi dengan nilai kerugian yang fantastis, termasuk diantaranya terkait transaksi mencurigakan Rp349 Triliun. Dia pun berharap KPK juga dapat mengusut tuntas kasus-kasus tersebut.
Baca juga: Sejumlah Uang Ditemukan KPK Saat OTT Bupati Meranti
Sementara itu terkait OTT Bupati Meranti Muhammad Adil, Boyamin menilai apa yang dilakukan KPK bukan merupakan upaya dikriminalisasi, mengingat Adil yang beberapa waktu lalu mengkritisi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan.
"Terlepas dari yang bersangkutan pernah mengancam pejabat negara seperti melawan Kementerian Keuangan, melawan Gubernurnya, ya tapi itukan sifat-sifat yang eksentrik dari yang bersangkutan," tutur Boyamin.
"Yang penting dia melakukan korupsi atau tidak. Ya klo melakukan korupsi ya maka konsekuensi harus siap diproses hukum, tidak boleh berdalih karena saya kritis saya melawan pemerintah pusat maka saya dicari-cari kesalahannya atau dikriminalisasi," imbuhnya.
Boyamin meyakini KPK telah melakukan prosedur OTT dengan benar, dan tidak ada upaya kriminalisasi terhadap Bupati Meranti tersebut.
"KPK saya yakin profesional. Saya yakin ini juga sudah melalui proses panjang, mulai dari penyelidikan, kemudian di pantau, disadap, dan baru pada saat ada peristiwa pemberian uang atau sebagainya baru dilakukan OTT," tukasnya. (Rif/Z-7)
Banyak niat jahat yang disepakati hakim terjadi, berdasarkan uraian vonis yang dibacakan.
KPK sebelumnya menerima lima laporan atas dugaan korupsi penentuan kuota haji. Salah satunya menyasarkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Pengadilan berwenang menentukan nasib barang dan uang yang sudah disita terkait kasus ini.
Hakim menilai perintangan penyidikan tidak terbukti karena KPK menuduh perbuatan Hasto dilakukan pada saat penyelidikan.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
KPK menduga mantan Bupati Kepulauan Meranti M Adil membeli lahan menggunakan hasil pemotongan organisasi perangkat daerah (OPD).
KPK memeriksa 37 saksi guna mendalami dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang mantan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil.
KPK menyita 40 bidang tanah di berbagai pulau di Kabupaten Kepulauan Meranti yang diduga milik mantan Bupati Muhammad Adil, dengan estimasi nilai sekitar Rp5 miliar.
SATUAN Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, menyelidiki temuan mayat bayi perempuan di semak belukar belakang rumah warga.
Mantan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil diduga menikmati puluhan miliar dari gratifikasi dan TPPU.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya arahan untuk mengurangi dan memanipulasi hasil audit di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved