Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KOMISI I DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas) untuk bahas konflik-konflik di Papua. Karena hingga kini, pemerintah belum menemukan jawaban apa penyebab utama hingga siapa yang menyuplai senjata dan mendanai Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Menanggapi itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, ada sejumlah dugaan sumber pasokan senjata dan amunisi yang digunakan oleh KKB.
Yang pertama, kata Khairul, dari hasil rampasan ketika terjadi kontak tembak atau serangan terhadap pos-pos aparat di dekat wilayah KKB.
Baca juga: Hampir 2 Bulan Pilot Susi Air Disandera, Panglima Tetap Pilih Persuasif
“Yang kedua, dari hasil transaksi dengan oknum aparat. Ini yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Apakah hanya melibatkan oknum di lapangan atau ada transaksi dengan skala lebih besar yang melibatkan oknum di level yang lebih tinggi,” tutur Khairul kepada Media Indonesia, Rabu (5/4/2023).
Kemudian, Khairul juga mengatakan adanya kemungkinan sumber pasokan senjata yang digunakan KKB diselundupkan dari luar negeri.
Baca juga: TNI Buru Pelaku KKB Tembak Anggotanya saat Tarawih
“Baik dari kawasan konflik lain di Asia Tenggara, misalnya Filipina Selatan, maupun dari kawasan Pasifik Selatan,” tuturnya.
“Ini sangat mungkin, mengingat masih ada banyak celah keamanan perbatasan, terutama di perbatasan darat dengan Papua Nugini maupun di perairan,” tandas Khairul.
Adapun Komisi I DPR menggelar rapat tertutup dengan Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas) untuk bahas konflik-konflik di Papua. Karena hingga kini, pemerintah belum menemukan jawaban apa penyebab utama hingga siapa yang menyuplai senjata dan mendanai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Meski demikian, Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto tak mau membahas lebih jauh terkait isi pembahasan rapat dengan Komisi I DPR.
"Karena rapat ditetapkan tertutup, substansi pembahasan tidak bisa saya sampaikan ke publik," tukas Andi kepada Media Indonesia, Rabu (5/4).
Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan menjelaskan dalam rapat tersebut, Lemhanas memaparkan beberapa data presentasi kajian Papua Lemhanas dari tahun 2014 - 2022 yang perlu menjadi perhatian mengenai peningkatan serangan bersenjata.
Baca juga: KKB Tembak Anggota TNI-Polri saat Tarawih, Kapendam: Aksi Biadab
"Soal siapa yang mendanai dan menyuplai senjata ke OPM Papua ini belum terungkap dan sampai saat ini belum tahu apa penyebab utama yang membuat mereka ini meningkatkan kekerasannya," ujar Farhan kepada Media Indonesia, Rabu (5/4).
"Apa pemicunya itu enggak jelas, mereka melakukannya secara random. Pertama, serangan bersenjata dari kelompok OPM atau kelompok yang melakukan upaya untuk memerdekakan Papua ini meningkat dengan sangat drastis di tahun 2017, puncaknya tahun 2021 dan 2022 peristiwa terjadi lebih dari 100 kali serangan," tambahnya. (Ykb/Z-7)
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Universitas Danantara diluncurkan BPI Danantara untuk cetak SDM unggul berkelas dunia, kolaborasi dengan Columbia, Tsinghua, dan Stanford University.
Perpres ini memberikan tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan kepada sekitar 1.100 dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
DIREKTUR Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) Theo Hesegem meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan membenahi konflik bersenjata
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak mengenal Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
PROPOSAL yang disodorkan TPNPB-OPM terkait pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dinilai sebagai tawaran menggiurkan.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya mendorong evaluasi pada tataran operasi, komando dan pengendalian keamanan penanganan kekerasan bersenjata di Papua.
Kapuspen TNI Mayjen R Nugraha Gumilar menjelaskan penyebutan OPM bertujuan menegaskan kelompok itu adalah tentara atau kombatan, sehingga berhak menjadi korban hukum humaniter.
SATUAN Tugas Operasi Damai Cartenz-2024 bersama Satgas Amole 2024 dan Satgas Nanggala berhasil menembak mati 2 anggota KKB Papua di wilayah Mimika, salah satunya Abubakar Kogoya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved