Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai peluang koalisi besar akan terwujud semakin besar setelah lima ketua umum partai pendukung pemerintah berkumpul di Kantor PAN.
“Koalisi besar yang awalnya diwacanakan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, terlihat mendapat respons baik dari Presiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Umum Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan PPP,” ungkapnya dalam keterangan tertulis (2/4).
Menurutnya, kalau koalisi besar terbentuk, akan ada kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya adalah Pilpres 2024 dimungkinkan hanya satu putaran.
Baca juga: Zulhas Beberkan Isi Pertemuan Tertutup Jokowi dan 5 Ketum Partai
“Plusnya, pasangan capres yang diusung berpeluang hanya dua. Kalau hal ini terwujud, maka Pilpres 2024 cukup satu putaran. Pilpres satu putaran dapat menghemat anggaran. Hal ini pas di tengah APBN yang relatif berat,” tambahnya.
Kekurangan dari munculnya koalisi besar adalah minimnya pilihan untuk rakyat pada Pilpres 2024. Selain itu, peluang keterbelahan akan semakin menguat di tengah masyarakat. Padahal keterbelahan akibat Pilpres 2019 belum hilang sepenuhnya.
Baca juga: Presiden Jokowi Harap Parpol-parpol Berkoalisi Demi Kebaikan
“Minusnya, dengan hanya dua pasangan, rakyat tidak banyak diberi alternatif pilihan. Padahal idealnya demokrasi diharapkan memberi lebih banyak pilihan, apalagi masyarakat Indonesia yang begitu heterogen,” sambungnya.
Ia menambahkan bila koalisi besar menang pada Pilpres 2024, maka dominasi partai pendukung pemerintah sangat kuat. Hal ini dapat memperlemah DPR dalam pengawasan, seperti yang terjadi saat ini. DPR praktis sangat lemah di hadapan pemerintah.
“Sebaliknya, bila Koalisi Perubahan yang menang, DPR berpeluang sangat kuat. Sebab, Koalisi besar akan mendominasi DPR, yang akan terus mengganggu pemerintah. Pemerintah akan terus jadi bulan-bulanan, sehingga sulit bekerja maksimal karena minimnya dukungan dari DPR,” tegasnya.
Karena itu, koalisi besar tersebut diharapkan tidak melibatkan PDIP. Kalau ini terwujud, maka pada Pilpres 2024 diharapkan tetap ada tiga pasangan capres yang maju. Dengan begitu, akan ada pasangan capres dari koalisi besar, PDIP, dan Koalisi Perubahan. Pilihan ini diharapkan dapat meminimalkan keterbelahan di tengah masyarakat.
“Selain itu, peluang dominasi di DPR juga dapat diminimalkan. Hal itu dapat memberi ruang pasangan capres yang menang untuk bekerja lebih maksimal,” pungkasnya. (Zuq/Z-7)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
PKS mempertimbangkan gabung Koalisi Perubahan jilid II dalam menatap Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Termasuk peluang PDIP gabung di poros tersebut.
TIMNAS Amin menegaskan partai NasDem masih tetap setia bersama Koalisi Perubahan atau pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).
POLITISI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Seno Bagaskoro mengatakan pihaknya tidak masalah apabila koalisi 01 atau Koalisi Perubahan menginisiasi hak angket.
Partai NasDem tetap mendorong PDI Perjuangan merespons positif inisiatif pengguliran hak angket oleh Koalisi Perubahan.
NasDem sengaja mengundang PKS dan PKB untuk berdiskusi. Hal itu bertepatan dengan momentum berbuka puasa bersama.
PKB bakal menjadikan Desak Anies dan Selepet Imin sebagai standar model kampanye pada Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved