Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Presiden Joko Widodo berharap agar partai-partai politik dapat bergabung dalam koalisi besar demi kebaikan rakyat. HAl itu diungkapkan Jokowi dalam acara silaturahmi Ramadan yang digelar oleh PAN di Kantor DPP PAN Jakarta pada Minggu, (2/4).
"Saya hanya bilang cocok (berkoalisi), terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik," kata Presiden Jokowi.
Hadir dalam acara Silaturahmi Ramadhan tersebut Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Plt Ketua Umum PPP yang juga menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Baca juga: Pengamat Menilai Koalisi Besar Dapat Terwujud
Artinya ada dua koalisi hadir dalam silaturahmi tersebut, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk sejak 4 Juni 2022 dengan anggota Golkar, PPP dan PAN serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB.
"Saya senang para ketua partai bisa bertemu, bisa bersilaturahmi, dan ini atas undangan dari ketua PAN, Bapak Zulkifli Hasan untuk semua partai yang ada di pemerintah, dalam rangka membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan komitmen kebangsaan, keberlanjutan pembangunan ke depan, alasannya ke sana," ungkap Jokowi
Baca juga: PPP Indikasikan KIB Akan Membesar
Presiden Jokowi juga menyambut penggabungan KIB dengan Koalisi KIR.
"Nanti ditanyakan urusan itu pada ketua-ketua partai atau gabungan partai yang sudah ada jangan ditanyakan kepada saya, yang berbicara itu ketua-ketua partai, saya bagian mendengarkan saja," katanya.
Acara silaturahmi itu memang diawali dengan tausiyah oleh Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mutti, lalu diisi sambutan Zulkifli Hasan dan Presiden Jokowi serta salat dzuhur berjamaah. Setelah itu, para ketua umum parpol mengadakan pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi.
"Tidak ada (pembicaraan soal reshuffle)," tambah Jokowi
Presiden pun hanya menjawab singkat mengenai waktu persisnya "reshuffle" kabinet dan siapa yang akan menduduki jabatan menteri tersebut. "Ditunggu saja," kata Presiden.
Terkait ketiadaan dua ketum partai lain dalam pemerintahan yaitu Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Zulkifli Hasan mengatakan keduanya sedang di luar negeri.
"Oh diundang, yang mengundang sekali lagi, yang mengundang adalah Pak Zulkifli Hasan," tutup Jokowi.
(Z-9)
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved