Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai koalisi besar berpeluang terwujud tergantung pada dinamika yang terus terjadi dan sikap PDIP.
"Koalisi besar terjadi atau tidak, tergantung PDIP dan tergantung pada dinamika politik ke depan," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.
Sebelumnya, akhir pekan lalu Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan akan ada koalisi besar jelang Pemilu 2024. Koalisi besar kata dia, akan menguntungkan untuk negara. Hal itu disinggung usai menghadiri kegiatan buka puasa bersama dan silaturahmi dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh beberapa waktu lalu.
Baca juga: Golkar Sebut KIB Berkemungkinan Merapat ke Koalisi Lain
Menurut Ujang , saat ini semua partai dan koalisi masih menunggu sikap PDIP dalam Pilpres 2024. Penentuan nama capres PDIP sekaligus akan menentukan koalisi yang terbangun.
"Baru akan kelihatan, apakah koalisi kecil, menengah, atau besar? Selama PDIP belum mengumumkan capres ya semuanya masih saling mengintip, saling pasang kuda-kuda," terusnya.
Baca juga: PAN Sampaikan Kemungkinan Terjadinya Koalisi Besar
Ujang menerangkan koalisi besar mensyaratkan adanya pemenuhan terhadap semua kepentingan partai termasuk dalam posisi capres, cawapres, atau jabatan strategis lain ketika koalisi berhasil memenangi pertarungan.
"Dalam koalisi besar kepentingan masing-masing partai terjaga. Dalam koalisi itu kan deal, siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Koalisi besar tentu ada, siapa yang jadi capres, siapa cawapres. Nanti kalau menang, siapa jadi menteri koordinator, menteri A, menteri B, setiap partai jatahnya berapa. Itu pasti sudah dihitung, dikalkulasi. Kepentingan dalam koalisi besar pasti akan diakomodir semuanya," tandasnya.
Ujang menambahkan koalisi besar bukan mustahil mengingat saat ini koalisi besar juga sudah terjadi.
"Jadi kalau dalam koalisi besar itu kepentingan terpenuhi ya akan jalan. Apa bisa terwadahi? Bisa saja. Buktinya saat ini Jokowi juga koalisi besar," tandasnya.
Koalisi Besar Sulit Terwujud
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, A. Bakir Ihsan mengatakan, koalisi besar masih sulit untuk terbentuk.
“Selama ini sudah ada komunikasi lintas koalisi, namun belum sampai pada kesepakatan menjadi mega koalisi karena masing-masing punya daya tawar yang relatif sama, terutama apabila didasarkan pada jumlah kursi atau suara sebagai modal mengusung Capres,” ujar Bakir.
Pasalnya, belum ada sosok calon presiden (capres) yang ‘mengikat’ partai-partai. Saat ini, baru Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang memiliki capres.
“Dalam hal ini koalisi perubahan untuk persatuan relatif lebih konkret karena diikat oleh kesamaan dukungan Capres 2024. Sementara koalisi lainnya masih samar-samar sembari menunggu arah angin, sehingga sulit membentuk koalisi besar dalam waktu singkat, kecuali PDIP sudah menentukan capresnya,“ jelas Bakir.
Baca juga: Jusuf Kalla Disebut Sarankan Golkar Merapat ke Partai Pendukung Anies Baswedan
Padahal, modal parpol berkoalisi adalah kesamaan visi misi juga capres.
“Koalisi menjadi produktif bagi demokrasi apabila didasarkan pada pijakan ideologi dan platform yang jelas dan terukur dengan Capres yang diusungnya, sehingga masyarakat bisa membaca perbedaan antara koalisi,” kata Bakir. (RO/Z-7)
