Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai koalisi besar berpeluang terwujud tergantung pada dinamika yang terus terjadi dan sikap PDIP.
"Koalisi besar terjadi atau tidak, tergantung PDIP dan tergantung pada dinamika politik ke depan," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.
Sebelumnya, akhir pekan lalu Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan akan ada koalisi besar jelang Pemilu 2024. Koalisi besar kata dia, akan menguntungkan untuk negara. Hal itu disinggung usai menghadiri kegiatan buka puasa bersama dan silaturahmi dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh beberapa waktu lalu.
Baca juga: Golkar Sebut KIB Berkemungkinan Merapat ke Koalisi Lain
Menurut Ujang , saat ini semua partai dan koalisi masih menunggu sikap PDIP dalam Pilpres 2024. Penentuan nama capres PDIP sekaligus akan menentukan koalisi yang terbangun.
"Baru akan kelihatan, apakah koalisi kecil, menengah, atau besar? Selama PDIP belum mengumumkan capres ya semuanya masih saling mengintip, saling pasang kuda-kuda," terusnya.
Baca juga: PAN Sampaikan Kemungkinan Terjadinya Koalisi Besar
Ujang menerangkan koalisi besar mensyaratkan adanya pemenuhan terhadap semua kepentingan partai termasuk dalam posisi capres, cawapres, atau jabatan strategis lain ketika koalisi berhasil memenangi pertarungan.
"Dalam koalisi besar kepentingan masing-masing partai terjaga. Dalam koalisi itu kan deal, siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Koalisi besar tentu ada, siapa yang jadi capres, siapa cawapres. Nanti kalau menang, siapa jadi menteri koordinator, menteri A, menteri B, setiap partai jatahnya berapa. Itu pasti sudah dihitung, dikalkulasi. Kepentingan dalam koalisi besar pasti akan diakomodir semuanya," tandasnya.
Ujang menambahkan koalisi besar bukan mustahil mengingat saat ini koalisi besar juga sudah terjadi.
"Jadi kalau dalam koalisi besar itu kepentingan terpenuhi ya akan jalan. Apa bisa terwadahi? Bisa saja. Buktinya saat ini Jokowi juga koalisi besar," tandasnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, A. Bakir Ihsan mengatakan, koalisi besar masih sulit untuk terbentuk.
“Selama ini sudah ada komunikasi lintas koalisi, namun belum sampai pada kesepakatan menjadi mega koalisi karena masing-masing punya daya tawar yang relatif sama, terutama apabila didasarkan pada jumlah kursi atau suara sebagai modal mengusung Capres,” ujar Bakir.
Pasalnya, belum ada sosok calon presiden (capres) yang ‘mengikat’ partai-partai. Saat ini, baru Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang memiliki capres.
“Dalam hal ini koalisi perubahan untuk persatuan relatif lebih konkret karena diikat oleh kesamaan dukungan Capres 2024. Sementara koalisi lainnya masih samar-samar sembari menunggu arah angin, sehingga sulit membentuk koalisi besar dalam waktu singkat, kecuali PDIP sudah menentukan capresnya,“ jelas Bakir.
Baca juga: Jusuf Kalla Disebut Sarankan Golkar Merapat ke Partai Pendukung Anies Baswedan
Padahal, modal parpol berkoalisi adalah kesamaan visi misi juga capres.
“Koalisi menjadi produktif bagi demokrasi apabila didasarkan pada pijakan ideologi dan platform yang jelas dan terukur dengan Capres yang diusungnya, sehingga masyarakat bisa membaca perbedaan antara koalisi,” kata Bakir. (RO/Z-7)
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Internal Golkar juga tak mengetahui ada atau tidaknya reshuffle tersebut.
Pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah politik yang wajar dalam menjaga stabilitas nasional.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto disebut sudah menemui Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), sebelum mendeklarasikan mendukung Prabowo
Golkar masih menanti Agustus siapa pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.
KETUA Wantimpres, Wiranto, menitipkan 100 nama kader eks Partai Hanura sebagai calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Apa alasan Wiranto memilih PPP?
KETUA Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri menyambut kedatangan Plt. Ketum PPP Mardiono beserta rombongan di Kantor DPP PDI Perjuangan pada Minggu (30/4) siang.
Koalisi Indonesia Bersatu diperkirakan akan pecah usai dukungan PPP ke Ganjar. Golkar diperkirakan ke KKIR dan PAN bergabung dengan PDI Perjuangan.
PPP akan melobi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk memberikan dukungan kepada calon presiden Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved