Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
SEJUMLAH Anggota DPR RI di Komisi III DPR memprotes ketidakhadiran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam rapat yang membahas polemik transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Anggota Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap misalnya melayangkan protes atas ketidakhadiran Menkeu.
Mulfachri menyebut, rapat kali ini mestinya bisa mengklarifikasi polemik transaksi janggal Rp349 triliun. "Karena saya sepakat yang disampaikan pimpinan, bahwa seharusnya rapat ini bisa mengklarifikasi semua hal terkait spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait kasus ini," katanya di Gedung Nusantara II, Rabu (29/3).
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPR Habiburokhman yang melakukan usai rapat dibuka. "Yang kita undang adalah Ketua Komite TPPU Pak Mahfud, Sekretaris Pak Ivan hadir, dan anggota yang bernama Bu Sri Mulyani. Saya tak lihat hadir," ucap Habib.
Habib mempertanyakan alasan ketidakhadiran Sri Mulyani sebagai anggota Komite Pencegahan TPPU. Dia pun meminta pimpinan sidang meminta persetujuan peserta rapat apakah rapat bisa dilanjutkan meski Sri Mulyani tidak hadir.
Merespons hal itu, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir mengatakan, Sri Mulyani saat ini sedang memimpin rapat ekonomi dengan Menteri Keuangan se-Asean di Bali. Dia menyebut bahwa acara tersebut tidak bisa ditinggal.
"Terkait klarifikasi, mana kala dibutuhkan kehadiran anggota TPPU Bu Sri Mulyani, kita bisa melaksanakan rapat lengkap kembali," kata Adies. (S-3)
SEJUMLAH pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diberi sanksi. Hukuman itu terkait dugaan transaksi janggal yang diduga hasil pencucian uang sebesar Rp349 triliun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus banyaknya transaksi pejabat yang janggal. Total aliran dana mencapai Rp25,3 triliun.
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menegaskan jangan sampai ada uang haram yang dibiarkan dicuci melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah menjadi legal.
KOORDINATOR MAKI meminta Satgas TPPU) untuk fokus pada kasus utama yakni terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun dan 189 T terkait importir emas di Kemenkeu
Kementerian Keuangan siap melakukan koordinasi dan konsolidasi data mengenai aliran dana sebesar Rp349 triliun seperti diungkap Menkopolhukam Mahfud MD.
ALIRAN dana mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan diduga merupakan permainan para penjabatnya yang ditutupi sehingga Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak mengetahuinya.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyatakan bahwa gaji ke-13 bagi ASN bisa mendorong konsumsi rumah tangga meskipun terbatas.
Pemerintah memutuskan untuk menghapus rencana kebijakan diskon tarif listrik dari lima paket kebijakan insentif yang akan mulai berlaku Juni-Juli 2025.
"Terima kasih Baim, engkau telah hadir memberikan kebaikan-kebaikan di dunia yang menjadi akhiran perjalanan yang baik. Doa kami menyertaimu. Al Fatihah,"
PT Taspen (Persero) buka suara terkait pernyataan Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri soal dana pensiun presiden.
Megawati mengaku tidak menerima uang pensiun sebagai wakil presiden.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan di tengah ketidakpastian global yang menantang, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang resilien.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved