Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
HASIL survei Indikator Politik belum lama ini yang memperlihatkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meningkat hingga 70,8% dinilai tidak terlepas dari kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sangat terbuka.
Hal itu disampaikan oleh aktivis nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai di Jakarta, Selasa (28/3).
"Saya kira baru kali ini kepolisian di bawah kepemimpinan Pak Listyo sangat terbuka. Semua perubahan baik perubahan kemajuan (progres) dan stagnasi (regress) di tubuh kepolisian dapat dilihat secara transparan," ungkap Natalius dalam keterangannya.
Ia memberikan beberapa catatan kebijakan yang menurut dia berhasil dilakukan Polri selama ini yang ikut memberi kontribusi naiknya tingkat kepercayaan masyarakat.
"Katakan saja modernisasi instrumental seperti sistem tilang elektronik, laporan kamtibmas secara online, bahkan perbaikan, pembelian peralatan signifikan. Ini kebijakan bagus yang dinilai masyarakat," katanya.
Selain itu, reformasi personel yang berorientasi pada kesetaraan dan profesional seperti pembentukan unit reserse perempuan dan anak yang dipimpin oleh polwan, kenaikan jenderal bintang untuk polwan merupakan terobosan yang baik.
Baca juga: KPK Sebut PPATK Salah Langkah Beberkan LHA ke Publik
Bukan hanya itu, kata Pigai, juga ada kebijakan pembentukan dan penguatan kapasitas baru bagi perwira Kombes yang masih antre untuk bintang mencapai 1.000 lebih yang tidak bisa diselesaikan atau dicari solusi oleh para Kapolri sebelumnya.
"Masalah ini oleh Pak Listyo dicarikan solusinya. Polri membentuk atau merevitalisasi unit baru seperti Komandan Brimob yang dinaikkan jadi bintang 3, Kadensus 88 dinaikkan jadi bintang 2, pembentukan unit-unit kesetaraan gender itu semua telah membuka ruang baru agar SDM Perwira Menengah dapat didayagunakan secara maksimal," papar Pigai.
Terlepas dari itu, lanjut dia, kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa Putra telah memberi angin optimisme di masyarakat dan dipahami sebagai sebuah perbaikan signifikan dalam tubuh kepolisian. Hal itu ditunjukkan dengan tidak ada intervensi dari Kapolri atas kedua kasus yang melibatkan perwira tinggi Polri tersebut.
Hal lain adalah keterlibatan kepolisian dalam penugasan negara seperti penyelesaian proses vaksinasi, operasi pasar untuk akselerasi pembangunan nasional yang telah mendapat apresiasi publik.
"Saya optimis dengan melihat perubahan secara signifikan di tubuh kepolisian ini maka sangat bisa diterima jika rakyat memberi penilaian positif sebagai apresiasi publik pada institusi polri dan itu terbukti melalui temuan survei ini. Harapannya ini akan terus meningkat lagi ke depannya," pungkas Pigai. (I-2)
KETUA Umum Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia Zahir Yahya mengatakan dukungan untuk Palestina merupakan amanat moral dan spiritual bersama.
Pengaturan penyelidikan dalam RUU KUHAP nyaris menyerupai upaya paksa dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Pakar Sebut RUU KUHAP Harus Hargai Nilai HAM
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Pendeta Sue Parfitt, dari Bristol, ditahan karena memegang plakat bertuliskan "Saya menentang genosida. Saya mendukung Palestine Action".
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menepis isu yang menyebut dirinya mundur dari Polri setelah dimutasi menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri. I
Landasan meutasi mengacu pada Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025 dan Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anwar.
Kepala Negara memberikan arahan agar tindakan tegas diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penindakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu, sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut telah memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki kasus dugaan oplosan beras
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved