WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mendorong Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menajamkan taring instansinya. Amunisi Lembaga Antirasuah bisa ditambah dengan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU).
"Sebagai seorang Menkopolhukam, Prof Mahfud ini lebih pas kalau aktif menyuarakan atau support terhadap ditetapkannya RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang," kata Nawawi melalui keterangan tertulis, Minggu (26/3).
Nawawi mengatakan taring KPK juga bisa ditajamkan dengan penyempurnaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Atau, lanjutnya, menambahkan illicit enrichment sebagai delik rasuah.
Baca juga: Transaksi Janggal Rp349 T, Pukat UGM: Silahkan DPR Membuat Pansus
"Juga ketentuan ketentuan lain seperti trading in influence," ucap Nawawi.
Nawawi menyebut pengupayaan itu lebih baik ketimbang mengurusi kabar adanya transaksi janggal sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Apalagi, lanjutnya, kabar dari Mahfud tidak lengkap.
"Ketimbang hanya seperti juru bicara menyampaikan adanya informasi setengah setengah yang diperolehnya," ujar Nawawi.
Baca juga: DPR Berpeluang Gunakan Hak Angket Sikapi Transaksi TPPU Rp349 Triliun
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan transaksi mencurigakan senilai lebih dari Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal itu disampaikan Ivan saat rapat kerja PPATK dengan Komisi III DPR.
"TPPU, pencucian uang," kata Ivan di ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023.
Pernyataan itu ditegaskan Ivan setelah dicecar pertanyaan oleh Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa. Ivan menekankan bahwa pihaknya sejak awal menyatakan bahwa transaksi mencurigakan itu merupakan TPPU. (Z-1)
