Sabtu 25 Maret 2023, 15:21 WIB

RUU PPRT Naikkan Nilai Tawar Politik Indonesia

Naufal Zuhdi | Politik dan Hukum
RUU PPRT Naikkan Nilai Tawar Politik Indonesia

MI/Susanto
Rapat paripurna DPR menyetujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi usul inisiatif DPR, pada Selasa (21/3).

 

AKTIVIS pembela buruh migran, Anis Hidayah mengapresiasi langkah maju DPR dengan menjadikan Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai inisiatif DPR.

"Karena sudah 20 tahun para PRT menunggu dan mereka selama ini dalam kelompok yang dikategorikan Komnas HAM adalah kelompok marjinal yang rengan mengalami pelanggaran HAM," ujar Anis yang juga merupakan anggota Komnas HAM.

Menurutnya, UU tersebut penting karena merupakan bentuk komitmen negara kepada PRT.

Baca juga: NasDem : RUU PPRT Membuka Pintu Keadilan Pekerja Rumah Tangga

Ia juga menerangkan bahwa, RUU PPRT ini juga akan sedikit memberikan dampak kepada PRT yang bekerja di luar negeri.

"Secara substansi, PRT kita yang bekerja di luar negeri mengikut UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran, tapi secara diplomasi politik dengan kita nantinya memiliki UU PPRT akan menaikkan bargaining position pemerintah Indonesia untuk melakukan lobi pada negara lain agar kita melindungi PRT kita di luar negeri," papar perempuan yang menjadi salah satu pendiri Migrant Care itu.

Baca juga: Pemerintah Mulai Lakukan Pembahasan Substansi RUU PPRT

Karena menurutnya, selama ini Indonesia selalu meminta negara lain untuk memberikan standar perlindungan PRT di luar negeri, sedangkan Indonesia belum mempunyai regulasi nasional tentang PRT sendiri.

"Jadi, selain menjadi undang-undang, RUU ini juga akan menaikkan bargaining politik Indonesia di mata negara lain," tandasnya. (Fal/Z-7)

Baca Juga

Antara

Menteri PPN: Draf Revisi RUU IKN Siap Dibahas

👤Indriyani Astuti 🕔Selasa 06 Juni 2023, 16:12 WIB
Menteri PPN Suharso Monoarfa mengatakan draft revisi Undang-Undang No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) siap untuk dibahas bersama...
MI/Susanto

MK Tegaskan Belum Ada Putusan Sistem Pemilu

👤Fautinus Nua 🕔Selasa 06 Juni 2023, 15:51 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) belum memutuskan sistem pemilu yang akan diberlakukan pada pemilu 2024...
Antara

Megawati Bantah Tekan Jokowi Dukung Ganjar

👤Sri Utami 🕔Selasa 06 Juni 2023, 15:32 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri membantah telah memberikan tekanan kepada Presiden Joko Widodo untuk mendukung calon presiden yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya