Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MELALUI Sidang Paripurna, DPR akhirnya resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai RUU inisiatif DPR. Pasca penetapan tersebut, kini pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai melakukan pembahasan substansi yang ada dalam naskah RUU PPRT.
"Sejauh ini kita sudah melakukan pembahasan terkait dengan materi-materi yang nanti akan dituangkan di dalam RUU tersebut,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker Anwar Sanusi saat dihubungi di Jakarta, Rabu (22/3).
Dalam membahas materi RUU PPRT, Sanusi menuturkan pihaknya juga melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Mulai dari Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Sosial (Kemensos) , dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Baca juga : Resmi Jadi Inisiatif DPR, Pembahasan RUU PPRT Harus Dipersiapkan dengan Matang
"Sejauh ini kita bisa mengawal dengan baik," tegas Anwar Sanusi.
Lebih lanjut, Anwar Sanusi menambahkan bahwa materi yang ada dalam RUU PPRT sejauh ini sudah baik. Menurutnya, pemerintah saat ini juga tengah berupaya agar RUU PPRT dapat segera masuk dalam Prolegnas DPR RI dan dapat segera disahkan menjadi UU.
Baca juga : Komnas HAM Minta Pembahasan RUU PPRT Dilakukan Terbuka
"Tentunya kita berupaya agar proses ini bisa berjalan cepat dan efektif," tandasnya. (Z-8)
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
KPK akan melakukan penelusuran aset untuk mencari barang yang diduga berkaitan dengan perkara, dan masih disembunyikan.
Padahal, kata dia, penindakan hukum yang dilakukan KPK penting untuk memperbaiki instansi yang sebelumnya dipimpin Noel.
Desakan ini menyusul pernyataan KPK bahwa praktik pungli telah berlangsung sejak 2019, dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wamenaker Imanuel Ebenezer (Noel).
Immanuel Ebenezer menerima Rp3 miliar pada Desember 2024.
KPK menerima alasan ketidakhadirannya dan segera membuat penjadwalan ulang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved