Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
MELALUI Sidang Paripurna, DPR akhirnya resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai RUU inisiatif DPR. Pasca penetapan tersebut, kini pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai melakukan pembahasan substansi yang ada dalam naskah RUU PPRT.
"Sejauh ini kita sudah melakukan pembahasan terkait dengan materi-materi yang nanti akan dituangkan di dalam RUU tersebut,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker Anwar Sanusi saat dihubungi di Jakarta, Rabu (22/3).
Dalam membahas materi RUU PPRT, Sanusi menuturkan pihaknya juga melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Mulai dari Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Sosial (Kemensos) , dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Baca juga : Resmi Jadi Inisiatif DPR, Pembahasan RUU PPRT Harus Dipersiapkan dengan Matang
"Sejauh ini kita bisa mengawal dengan baik," tegas Anwar Sanusi.
Lebih lanjut, Anwar Sanusi menambahkan bahwa materi yang ada dalam RUU PPRT sejauh ini sudah baik. Menurutnya, pemerintah saat ini juga tengah berupaya agar RUU PPRT dapat segera masuk dalam Prolegnas DPR RI dan dapat segera disahkan menjadi UU.
Baca juga : Komnas HAM Minta Pembahasan RUU PPRT Dilakukan Terbuka
"Tentunya kita berupaya agar proses ini bisa berjalan cepat dan efektif," tandasnya. (Z-8)
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
KPK menerima alasan ketidakhadirannya dan segera membuat penjadwalan ulang.
Tanpa penataan sistem pelatihan kerja yang inklusif lintas usia, ketimpangan kompetensi dapat menimbulkan ketegangan antargenerasi di tempat kerja.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan pemerintah sudah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap pertama kepada 2.450.068 pekerja per hari ini, Selasa (24/6).
KPK mengumumkan identitas delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Budi enggan memerinci jawaban mereka saat diperiksa penyidik. Uang yang diminta tidak langsung masuk ke rekening para tersangka.
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved