Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MELALUI Sidang Paripurna, DPR akhirnya resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai RUU inisiatif DPR. Pasca penetapan tersebut, kini pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai melakukan pembahasan substansi yang ada dalam naskah RUU PPRT.
"Sejauh ini kita sudah melakukan pembahasan terkait dengan materi-materi yang nanti akan dituangkan di dalam RUU tersebut,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker Anwar Sanusi saat dihubungi di Jakarta, Rabu (22/3).
Dalam membahas materi RUU PPRT, Sanusi menuturkan pihaknya juga melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Mulai dari Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Sosial (Kemensos) , dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Baca juga : Resmi Jadi Inisiatif DPR, Pembahasan RUU PPRT Harus Dipersiapkan dengan Matang
"Sejauh ini kita bisa mengawal dengan baik," tegas Anwar Sanusi.
Lebih lanjut, Anwar Sanusi menambahkan bahwa materi yang ada dalam RUU PPRT sejauh ini sudah baik. Menurutnya, pemerintah saat ini juga tengah berupaya agar RUU PPRT dapat segera masuk dalam Prolegnas DPR RI dan dapat segera disahkan menjadi UU.
Baca juga : Komnas HAM Minta Pembahasan RUU PPRT Dilakukan Terbuka
"Tentunya kita berupaya agar proses ini bisa berjalan cepat dan efektif," tandasnya. (Z-8)
DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Ekspos dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.
DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI resmi menetapkan Prolegnas Prioritas 2026 dengan 67 RUU.
Penyidik menduga tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap TKA itu memiliki pengaruh besar, sampai bisa menerima uang meski sudah pensiun.
Dewas merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Fani Febriany
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan jabatan Fani sebagai direktur di sebuah perseroan saat masih berstatus sebagai pegawai KPK.
WAKIL Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengimbau manajemen pabrik produsen ban Michelin atau PT Multistrada Arah Sarana (MAS) menempuh dialog bipartit.
KPK sejatinya menyebut hasil pemerasan yang dilakukan para tersangka sebanyak Rp53 miliar. Sebagian uang sudah berubah menjadi aset berupa lahan.
Kepolisian Republik Indonesia mendapatkan skor 57,8 dan Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan skor 54.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved