Komnas HAM Minta Pembahasan RUU PPRT Dilakukan Terbuka

NasDem Tetap Prioritaskan RUU PPRT di Baleg

PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) tetap menjadi prioritas Fraksi Partai NasDem di Badan Legislasi.

NasDem Siap Kawal RUU PPRT di Periode Mendatang

NasDem bukan hanya mengawal tetapi sebagi pengusul RUU PPRT akan bertanggungjawab atas bagaimana RUU tersebut sampai disahkan.

Butuh Pemikiran Progresif untuk Sahkan RUU PPRT

PEMERINTAH disebut harus berpikir progresif untuk membuat berbagai kebijakan yang juga progresif, seperti di antaranya RUU PPRT.

Akses Perlindungan Jaminan Sosial PRT Masih Rentan

Akses Pekerja rumah tangga (PRT) terhadap jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan dinilai masih terbatas

DPR Perlu "Digeruduk" Agar RUU PPRT Segera Dibahas dalam Sidang Paripurna

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat geram dengan DPR RI yang tidak kunjung mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) setelah 20 tahun berlalu.

Tokoh Agama Dorong Pengesahan RUU PPRT

KETIDAKJELASAN pembahasan lanjutan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) mendapat perhatian dari para tokoh agama.

Masih Dirawat di RSCM, Komnas HAM Tetapkan Andrie Yunus sebagai Pembela HAM

Komnas HAM mengecam keras penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus yang kini masih menjalankan perawatan intensif di RSCM Jakarta.  

Sengketa Agraria masih Tinggi, Komnas HAM Terima 3.264 Aduan dalam Lima Tahun

Komnas HAM juga menyoroti posisi Kepolisian RI yang kerap berada dalam situasi dilematis.

Kawal Kasus Siswa Tewas di Tual, Komnas HAM Desak Bripda MS Dipidana

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah tegaskan sanksi PTDH bagi oknum Brimob penganiaya siswa di Tual tidak cukup. Komnas HAM segera turun lapangan kawal proses pidana.

KPF Masyarakat Sipil Serahkan Laporan Investigasi Kerusuhan Agustus 2025 ke Lembaga Negara

Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara

Komnas HAM Soroti Pola Kekerasan Baru di Papua, Desak Perlindungan Warga Sipil

Dampak penembakan ini telah meluas hingga melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Disinformasi dan Hak Asasi Manusia

Dalam koridor pembatasan HAM, tidak ada alasan untuk kepentingan nasional.

Menuju Fikih yang Inklusif

Raksasa Digital, Zakat masih Tertinggal

Puasa Dan Nasihat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia