Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah untuk menambah kekuatan personel aparat gabungan TNI dan Polri di Papua.
"Mendesak pemerintah pusat bersama aparat gabungan TNI-Polri menambah jumlah personel untuk memperkuat dan meningkatkan pengamanan di wilayah Papua, dan memutus mata rantai kebutuhan pokok bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB)," kata Bamsoet, sapaan akrab Ketua MPR RI, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (24/3).
Penambahan personel itu, kata Bamsoet, untuk menjamin keamanan masyarakat Papua, baik di wilayah yang baru saja terjadi aksi teror maupun di seluruh wilayah Papua yang berpotensi terjadi aksi teror KKB.
Baca juga : Panglima TNI Kirim 900 Prajurit ke Papua, Jaga Kondusifitas dan Perbatasan RI-PNG
Dia juga meminta aparat gabungan TNI, Polri, dan pemerintah daerah, fokus dalam upaya penanganan kekerasan ataupun penyerangan oleh KKB yang terus berulang di wilayah Papua, dan terus mengejar serta menindak tegas pelaku KKB yang melakukan aksi teror tersebut.
Baca juga : Disentil Presiden Soal Penggunaan Produk Luar Negeri, Ini Kata TNI
"Meminta pemerintah untuk mengidentifikasi dan memetakan pola penyerangan KKB, guna menentukan strategi yang tepat agar TNI dan Polri bisa memberikan perlindungan kepada warga sipil setempat dalam menangani dan memerangi aksi kekerasan yang dilakukan KKB," katanya menegaskan.
Bamsoet juga mendesak pemerintah dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama TNI-Polri melakukan langkah preventif dan secara tegas membuka ruang dialog yang persuasif, bersama kepala adat, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
Ruang dialog itu untuk menghentikan aksi teror KKB, mengingat selama ini aksi-aksi yang dilakukan KKB di Papua telah mengancam keamanan masyarakat dan menciptakan rasa takut bagi warga sipil dengan tindakan teror yang dilakukan hingga mengakibatkan adanya korban jiwa.
Pernyataan itu disampaikan Bamsoet menanggapi aksi teror KKB yang menembak tukang ojek di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Rabu (22/3).
"Menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas korban jiwa yang terjadi dalam insiden tersebut, sekaligus mengecam keras aksi penyerangan KKB," katanya. (Z-8)
PENGAMANAN di area gedung Terminal 3 VVIP, Bandara Internasional Soekarno Hatta,Tangerang, diperketat menjelang kedatangan tiga jenazah prajurit TNI dari UNIFIL yang gugur di Libanon
Tiga personel Indonesia yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon mengalami luka akibat ledakan di fasilitas PBB di dekat El Adeisse, Libanon selatan
Fraksi PAN DPR RI mengutuk keras serangan Israel terhadap pasukan perdamaian PBB di Libanon yang menewaskan prajurit TNI dalam misi UNIFIL.
JENAZAH tiga prajurit TNI yang gugur di Libanon Selatan saat menjalani misi perdamaian bersama UNIFIL akan diberangkatkan ke Tanah Air pada Jumat (3/4) atau Sabtu (4/4).
PBB dinilai harus mengambil langkah tegas, mulai dari penyelidikan menyeluruh hingga pemberian sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab.
PRAKTISI hukum, Fransiscus Xaverius Tangkudung mengatakan, publik harus menghormati proses hukum militer terhadap terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Bareskrim Polri menangkap Direktur dan Manajer White Rabbit terkait dugaan peredaran narkoba sejak 2024. Polisi kini memburu aliran dana dan TPPU.
Pendaftaran Bintara Penerimaan Polri 2026 resmi dibuka dengan kuota 5.141 orang. Cek syarat, cara daftar online, dan batas waktu verifikasi hingga 30 Maret 2026!
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama 2026 mulai 9-30 Maret. Cek syarat lengkap, kuota 6.900 orang, dan cara daftar di sini!
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved