Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PARTAI Golkar masih membuka peluang untuk memperlebar koalisi yang bertujuan untuk menyatukan koalisi yang ada. Bahkan jika partai pemegang tiket emas PDI Perjuangan ingin membentuk koalisi maka itu bisa sangat mungkin terjadi bersama Golkar. Hal ini disampaikan oleh anggota Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia saat ditemui di gedung DPR, Rabu (15/3).
“Artinya masih dibuka peluang untuk memperlebar koalisi kemudian untuk menyatukan koalisi yang ada. PDIP juga selama ini kan belum, masih belum membentuk dengan parpol lain. Dan saya kira kalau Pak Djarot atau pimpinan PDIP menyatakan ada kemungkinan membangn koalisi dengan parpol lain itu sebuah kewajaran, itu situasi yang sangat memungkinkan terjadi,” jelasnya.
Menurut Doli partai golkar sejak awal terbuka dan hal ini juga menjadi sikap dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Beberapa kesepakatan yang dibuat yakni menghormati apa pun keputusan masing-masih internal partai koalisi.
Baca juga: PPP Bertemu PDIP, Bagaimana Nasib KIB?
“Bahwa kami menghormati apapun keputusan masing-masing internal partai
Sama ketika kami membentuk koalisi PAN dan PPP mengetahui bahwa golkar sudah punya calon presiden tapi mereka juga tetap, karena kami punya visi yang sama ingin membangun koalisi dengan golkar”
Baca juga: KIB dan KIRR Manfaatkan Jeda waktu Pendaftaran untuk Cari Paslon yang Tepat
Kesepakatan selanjutnya yakni KIB memiliki momentum disepakati bersama terkait paket capres dan cawapres.
“Itu dibicarakan bertiga jadi sekali lagi kita hormati putusan masing-masing,” imbuhnya.
Di sisi lain KIB juga tidak mau bersikap eksklusif dan hal tersebut bisa dilihat dari komunikasi dengan beberapa tokoh partai di luar koalisi salah satunya dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
“Kami juga tidak eksklusif. Kami memberikan kesempatan pada masing-masing partai untuk juga membangun komunikasi di luar koalisi KIB. KIB sejauh ini on the track dengan segala komunikasi yang telah disepakati bersama. Bahwa komunikasi politik ini nanti akan bergabung atau menjadi koalisi besar, itu semua bisa terjadi,” paparnya. (Sru/Z-7)
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
Dia menjelaskan bahwa candaan itu muncul karena keduanya memiliki hubungan dekat sebagai sahabat sejak sama-sama aktif di satu organisasi saat menjadi aktivis.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri merupakan hal yang baik.
ORMAS pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), akan melaksanakan musyawarah besar (Mubes) pada 29-31 Agustus 2025 di Jakarta.
“Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar,"
RK pun membenarkan penggeledahan tersebut terkait dengan penyidikan perkara dugaan korupsi BJB dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Internal Golkar juga tak mengetahui ada atau tidaknya reshuffle tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved