Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Golkar masih membuka peluang untuk memperlebar koalisi yang bertujuan untuk menyatukan koalisi yang ada. Bahkan jika partai pemegang tiket emas PDI Perjuangan ingin membentuk koalisi maka itu bisa sangat mungkin terjadi bersama Golkar. Hal ini disampaikan oleh anggota Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia saat ditemui di gedung DPR, Rabu (15/3).
“Artinya masih dibuka peluang untuk memperlebar koalisi kemudian untuk menyatukan koalisi yang ada. PDIP juga selama ini kan belum, masih belum membentuk dengan parpol lain. Dan saya kira kalau Pak Djarot atau pimpinan PDIP menyatakan ada kemungkinan membangn koalisi dengan parpol lain itu sebuah kewajaran, itu situasi yang sangat memungkinkan terjadi,” jelasnya.
Menurut Doli partai golkar sejak awal terbuka dan hal ini juga menjadi sikap dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Beberapa kesepakatan yang dibuat yakni menghormati apa pun keputusan masing-masih internal partai koalisi.
Baca juga: PPP Bertemu PDIP, Bagaimana Nasib KIB?
“Bahwa kami menghormati apapun keputusan masing-masing internal partai
Sama ketika kami membentuk koalisi PAN dan PPP mengetahui bahwa golkar sudah punya calon presiden tapi mereka juga tetap, karena kami punya visi yang sama ingin membangun koalisi dengan golkar”
Baca juga: KIB dan KIRR Manfaatkan Jeda waktu Pendaftaran untuk Cari Paslon yang Tepat
Kesepakatan selanjutnya yakni KIB memiliki momentum disepakati bersama terkait paket capres dan cawapres.
“Itu dibicarakan bertiga jadi sekali lagi kita hormati putusan masing-masing,” imbuhnya.
Di sisi lain KIB juga tidak mau bersikap eksklusif dan hal tersebut bisa dilihat dari komunikasi dengan beberapa tokoh partai di luar koalisi salah satunya dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
“Kami juga tidak eksklusif. Kami memberikan kesempatan pada masing-masing partai untuk juga membangun komunikasi di luar koalisi KIB. KIB sejauh ini on the track dengan segala komunikasi yang telah disepakati bersama. Bahwa komunikasi politik ini nanti akan bergabung atau menjadi koalisi besar, itu semua bisa terjadi,” paparnya. (Sru/Z-7)
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
WAKIL Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan pihaknya merekomendasikan pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada DPRD.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menegaskan kesetiaan mutlak kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, mengonfirmasi bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, telah mengganti Musa Rajekshah atau Ijeck
Partai Golkar Kabupaten Bogor mengumumkan partisipasi dalam gerakan kemanusiaan penggalangan dana untuk korban bencana di Sumatra dan Aceh.
Partai Golkar kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak banjir di sejumlah wilayah Sumatra Utara.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved