Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan lima pemerintah daerah Indonesia telah melakukan kunjungan kerja ke Jerman untuk menjalin kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia dan mempererat hubungan bilateral antara kedua negara.
Delegasi tersebut terdiri dari sembilan orang, termasuk perwakilan dari Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta, Miftahulloh.
Kunjungan kerja dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2023 di Kota Berlin, Jerman. Delegasi mengunjungi Kemendagri dan Komuniti Jerman, Konrad Adenauer Stiftung Headquarter, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Jerman.
Baca juga: BSKDN Kemendagri Dorong Pemprov NTB Tingkatkan Inovasi Berbasis Riset
Rombongan diterima dengan baik di Kementerian Dalam Negeri dan Komuniti Jerman dan disambut oleh Deputy Director General, Susanne von Burstin dan Sekretaris Federal Berlin, Jerman beserta jajarannya.
Pada kesempatan tersebut, Susanne von Burstin memberikan gambaran singkat tentang pemerintahan Jerman, sistem politik, dan perkembangan digitalisasi.
Dilanjutkan oleh Sekretaris Federal Jerman, Markus, yang menyampaikan rencana untuk mengembangkan masyarakat dan menjaga internet secara daulat.
Pimpinan rombongan dari Kemendagri, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sugeng Hariyono, mengapresiasi penerimaan yang baik dan berharap terdapat tindak lanjut dalam pelatihan untuk sharing knowledge dan pengalaman.
Baca juga: Inovasi dalam Kebijakan Publik Hasilkan Solusi dalam Permasalahan di Daerah
Selain itu, rombongan juga berharap dapat melanjutkan program kerja sama seperti sister city antara pemerintah daerah dengan negara bagian atau pemerintahan yang ada di bawahnya. Delegasi juga melakukan kunjungan ke KBRI untuk Jerman dan disambut oleh Dubes RI untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno.
Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar berharap bahwa kunjungan ini dapat memperoleh manfaat dalam mengembangkan proses kerja sama antara Indonesia dengan Jerman.
Kunjungan kerja delegasi ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara Indonesia dan Jerman serta memperluas kerja sama di bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya.
Baca juga: B.Braun Dukung Transformasi Digital Dunia Medis di Indonesia
Kemendagri dan lima pemerintah daerah Indonesia berharap kerja sama yang terjalin dapat memberikan manfaat bagi kedua negara dan masyarakatnya, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia.
Diharapkan kunjungan ini dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jerman, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia dan pemajuan kualitas hidup masyarakat. (RO/S-4)
UU Pempda mengamanatkan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bisa mendampingi apabila kabupaten/kota di bawahnya mengalami permasalahan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Food Station Tjipinang Jaya.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved