Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan lima pemerintah daerah Indonesia telah melakukan kunjungan kerja ke Jerman untuk menjalin kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia dan mempererat hubungan bilateral antara kedua negara.
Delegasi tersebut terdiri dari sembilan orang, termasuk perwakilan dari Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta, Miftahulloh.
Kunjungan kerja dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2023 di Kota Berlin, Jerman. Delegasi mengunjungi Kemendagri dan Komuniti Jerman, Konrad Adenauer Stiftung Headquarter, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Jerman.
Baca juga: BSKDN Kemendagri Dorong Pemprov NTB Tingkatkan Inovasi Berbasis Riset
Rombongan diterima dengan baik di Kementerian Dalam Negeri dan Komuniti Jerman dan disambut oleh Deputy Director General, Susanne von Burstin dan Sekretaris Federal Berlin, Jerman beserta jajarannya.
Pada kesempatan tersebut, Susanne von Burstin memberikan gambaran singkat tentang pemerintahan Jerman, sistem politik, dan perkembangan digitalisasi.
Dilanjutkan oleh Sekretaris Federal Jerman, Markus, yang menyampaikan rencana untuk mengembangkan masyarakat dan menjaga internet secara daulat.
Pimpinan rombongan dari Kemendagri, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sugeng Hariyono, mengapresiasi penerimaan yang baik dan berharap terdapat tindak lanjut dalam pelatihan untuk sharing knowledge dan pengalaman.
Baca juga: Inovasi dalam Kebijakan Publik Hasilkan Solusi dalam Permasalahan di Daerah
Selain itu, rombongan juga berharap dapat melanjutkan program kerja sama seperti sister city antara pemerintah daerah dengan negara bagian atau pemerintahan yang ada di bawahnya. Delegasi juga melakukan kunjungan ke KBRI untuk Jerman dan disambut oleh Dubes RI untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno.
Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar berharap bahwa kunjungan ini dapat memperoleh manfaat dalam mengembangkan proses kerja sama antara Indonesia dengan Jerman.
Kunjungan kerja delegasi ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara Indonesia dan Jerman serta memperluas kerja sama di bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya.
Baca juga: B.Braun Dukung Transformasi Digital Dunia Medis di Indonesia
Kemendagri dan lima pemerintah daerah Indonesia berharap kerja sama yang terjalin dapat memberikan manfaat bagi kedua negara dan masyarakatnya, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia.
Diharapkan kunjungan ini dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jerman, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia dan pemajuan kualitas hidup masyarakat. (RO/S-4)
Kemendagri mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan juga sejatinya disebut tak sekadar memotong, melainkan mengalihkan dana untuk mendukung program prioritas.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved