Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan lima pemerintah daerah Indonesia telah melakukan kunjungan kerja ke Jerman untuk menjalin kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia dan mempererat hubungan bilateral antara kedua negara.
Delegasi tersebut terdiri dari sembilan orang, termasuk perwakilan dari Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta, Miftahulloh.
Kunjungan kerja dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2023 di Kota Berlin, Jerman. Delegasi mengunjungi Kemendagri dan Komuniti Jerman, Konrad Adenauer Stiftung Headquarter, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Jerman.
Baca juga: BSKDN Kemendagri Dorong Pemprov NTB Tingkatkan Inovasi Berbasis Riset
Rombongan diterima dengan baik di Kementerian Dalam Negeri dan Komuniti Jerman dan disambut oleh Deputy Director General, Susanne von Burstin dan Sekretaris Federal Berlin, Jerman beserta jajarannya.
Pada kesempatan tersebut, Susanne von Burstin memberikan gambaran singkat tentang pemerintahan Jerman, sistem politik, dan perkembangan digitalisasi.
Dilanjutkan oleh Sekretaris Federal Jerman, Markus, yang menyampaikan rencana untuk mengembangkan masyarakat dan menjaga internet secara daulat.
Pimpinan rombongan dari Kemendagri, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sugeng Hariyono, mengapresiasi penerimaan yang baik dan berharap terdapat tindak lanjut dalam pelatihan untuk sharing knowledge dan pengalaman.
Baca juga: Inovasi dalam Kebijakan Publik Hasilkan Solusi dalam Permasalahan di Daerah
Selain itu, rombongan juga berharap dapat melanjutkan program kerja sama seperti sister city antara pemerintah daerah dengan negara bagian atau pemerintahan yang ada di bawahnya. Delegasi juga melakukan kunjungan ke KBRI untuk Jerman dan disambut oleh Dubes RI untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno.
Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar berharap bahwa kunjungan ini dapat memperoleh manfaat dalam mengembangkan proses kerja sama antara Indonesia dengan Jerman.
Kunjungan kerja delegasi ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara Indonesia dan Jerman serta memperluas kerja sama di bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya.
Baca juga: B.Braun Dukung Transformasi Digital Dunia Medis di Indonesia
Kemendagri dan lima pemerintah daerah Indonesia berharap kerja sama yang terjalin dapat memberikan manfaat bagi kedua negara dan masyarakatnya, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia.
Diharapkan kunjungan ini dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jerman, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia dan pemajuan kualitas hidup masyarakat. (RO/S-4)
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved