Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
FORUM Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai transparansi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam melakukan rapat selama masa sidang III tahun sidang 2022-2023 mengalami penurunan.
Dalam pemaparannya, Formappi menyebut DPR tercatat telah menggelar 17 kali rapat tertutup selama masa sidang III. Lebih banyak dari masa sidang II yang menggelar rapat tertutup sebanyak 12 kali.
"Dari segi transparansi kami melihat ada penurunan, karena rapat-rapat tertutup di masa sidang III naik menjadi 17 kali dari hanya 12 rapat tertutup di masa sidang II," terang peneliti Formappi Taryono, dalam pemaparannya di kantor Formappi, Jumat (10/3).
Baca juga : DPR Didesak Segera Sentil Pemerintah Imbas Beras Langka
Taryono mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, rapat tertutup pada masa sidang III paling sering dilakukan oleh Komisi I, diikuti komisi VIII dan Komisi XI.
"Komisi I menjadi komisi yang paling banyak melakukan rapat tertutup (11 kali), diikuti komisi VIII (5 kali) dan komisi XI (1 kali). Sementara 8 komisi lainnya (komisi II, komisi III, komisi IV, komisi V, komis VI, komis VII, komisi IX, dan komoisi X) telah melakukan semua rapat secara terbuka," jelas Taryono.
Meski transparansi DPR dalam melakukan rapat menurun, namun Formappi menyebut kinerja DPR dalam melakukan rapat selama masa sidang III mengalami peningkatan dibanding masa sidang sebelumnya.
Baca juga : Jangan Pilih Lagi Anggota Dewan yang Suka Bolos Rapat
"Jika dibandingkan dengan masa sidang II, maka kinerja komisi meningkat sedikit dari 150 rapat (masa sidang II) menjadi 154 rapat. Dimana komisi I menjadi penyumbang terbanyak yaitu 25 kali rapat dan komisi III serta IV menjadi yang paling buncit dengan masing-masing 8 kali rapat," terangnya.
Sementara itu, dari 5 Badan DPR, Formappi mengungkapkan hanya dua badan yakni Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) yang melakukan rapat selama masa sidang III dengan total 31 kali rapat.
"Baleg selama masa sidang III telah melakukan rapat sebanyak 24 kali dan BKSAP sebanyak 7 kali, semuanya diakukan secara terbuka," ucap Taryono.
"Sementara Badan Anggaran (Banggar), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) tidak tampak melakukkan rapat, sama dengan masa sidang II. Yang menjadi pertanyaan adalah apa ya yang dilakukkan Banggar, BAKN dan BURT sepanjang masa sidang II dan III?," sebutnya. (Z-5)
Upaya ini berpotensi mewujudkan terciptanya iklim sepak bola di Indonesia yang baik sekaligus bersih dari para mafia sepak bola.
Transparansi itu dibuktikan dengan hasil rekapitulasi suara KPU dan versi hitung cepat (quick count) perbedaannya tak signifikan.
LEMBAGA pendidikan atau sekolah di Kota Depok, khususnya sekolah negeri tidak terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait kegiatan belajar tahun ajaran 2022.
Keluarga meminta agar proses hukum pelaku dilakukan secara transparan melalui peradilan umum; tidak dipisah-pisahkan, ada yang di Peradilan Militer dan ada pelaku (sipil) di peradilan umum.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menekankan agar jajarannya mengutamakan transparansi dan akuntabilitas penyampaian informasi ke masyarakat.
Paling penting adalah bagaimana tindak lanjut dari KPK atas laporan dugaan mark-up pengadaan gas air mata tersebut.
DPRD DKI Jakarta membatalkan semua rapat kecuali rapat panlih hingga batas waktu yang belum ditentukan untuk mencegah penularan Covid-19
Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Chaidir memastikan seluruh pejabat SKPD dan jajaran ASN yang sempat kontak erat dengan Suzy telah menjalani swab test dan seluruhnya dalam keadaan sehat.
“Pembahasan di luar kota jelas indikasi pelanggaran PP No 12/2018 ya itu di pasal 91. Itu jelas melanggar PP tersebut,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (21/10).
WAKL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik berdalih kalau kapasitas gedung DPRD DKI tidak memadai sehingga mereka terpaksa rapat di salah satu hotel di kawasan puncak, Kabupate Bogor.
Menurut Ariza, anggota DPRD DKI tetap menerapkan protokol kesehatan. Apalagi ada lima komisi yang mengadakan rapat, sehingga membutuhkan ruang lebih luas.
Sampai saat ini koordinasi kerja dengan Anies masih berjalan baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved