Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
DPR RI didesak segera menyentil pemerintah imbas beras langka. Jangan sampai harga semakin meroket hingga masyarakat sulit memenuhi kebutuhan pangan.
"Mengingat pentingnya beras sebagai komoditas pokok, situasi ini memerlukan tindakan cepat dan korektif dari DPR dan masyarakat sipil," kata Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 Februari 2024.
Achmad mengatakan DPR perlu mengevaluasi dan merevisi kebijakan pemerintah. Kemudian memeriksa ulang kebijakan penggunaan cadangan beras pemerintah untuk bantuan sosial.
Baca juga : Bapanas: Penyaluran Bansos Beras akan Dimulai Pekan Depan
"DPR dan masyarakat sipil perlu juga menuntut transparansi dan akuntabilitas tata kelola cadangan beras oleh Badan Pangan Nasional," ujar Direktur Narasi Institute itu.
Achmad menilai langkah itu mendesak untuk dilakukan sesegera mungkin. Sebab, pembiaran kelangkaan beras bakal membebani masyarakat.
"Tidak hanya secara ekonomi tapi juga mengancam ketahanan pangan nasional," papar dia. (Z-6)
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
“Semua pihak sepakat dalam dua bulan ini konsentrasi untuk selesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Telah disepakati, delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN,"
Pemerintah menargetkan hingga akhir Desember 2025 dapat menggelontorkan 1,3 juta ton beras SPHP dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih dalam angka aman. Sebelummya diberitakan beras premium dan medium mulai langka
BULOG mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Hal itu dinilai jadi angin segar bagi masyarakat saat harga beras tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan akan menyalurkan sebanyak 10 ribu ton beras sebagai bentuk bantuan kemanusiaan ke Palestina.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) resmi menembus 4 juta ton.
PERUM Bulog mencatat serapan gabah dan beras menembus lebih dari 2,1 juta ton per Mei 2025. Bulog memastikan kualitas beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap terjaga
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved