Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI didesak segera menyentil pemerintah imbas beras langka. Jangan sampai harga semakin meroket hingga masyarakat sulit memenuhi kebutuhan pangan.
"Mengingat pentingnya beras sebagai komoditas pokok, situasi ini memerlukan tindakan cepat dan korektif dari DPR dan masyarakat sipil," kata Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 Februari 2024.
Achmad mengatakan DPR perlu mengevaluasi dan merevisi kebijakan pemerintah. Kemudian memeriksa ulang kebijakan penggunaan cadangan beras pemerintah untuk bantuan sosial.
Baca juga : Bapanas: Penyaluran Bansos Beras akan Dimulai Pekan Depan
"DPR dan masyarakat sipil perlu juga menuntut transparansi dan akuntabilitas tata kelola cadangan beras oleh Badan Pangan Nasional," ujar Direktur Narasi Institute itu.
Achmad menilai langkah itu mendesak untuk dilakukan sesegera mungkin. Sebab, pembiaran kelangkaan beras bakal membebani masyarakat.
"Tidak hanya secara ekonomi tapi juga mengancam ketahanan pangan nasional," papar dia. (Z-6)
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Naiknya CBP menjadi 4 juta ton karena produksi di tahun depan diperkirakan meningkat ketimbang tahun ini.
MENTERI Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman meminta agar persoalan stok beras cadangan pemerintah yang mengalami penurunan mutu dan rusak dilihat secara proporsional
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Sonny T Danaparamita mempertanyakan tingginya harga beras di pasaran. Padahal, stok cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat melimpah yakni mencapai 3,9 - 4 juta ton.
Ombudsman RI menduga adanya maladministrasi dalam tata kelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan potensi kerugian negara mencapai Rp7 triliun.
Pemerintah menargetkan hingga akhir Desember 2025 dapat menggelontorkan 1,3 juta ton beras SPHP dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih dalam angka aman. Sebelummya diberitakan beras premium dan medium mulai langka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved