Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Situasi Papua saat ini memang menjadi perhatian banyak pihak. Kekerasan hingga baku tembak antara aparat dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) kian sering terjadi. Menanggapi itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, mengatakan pihaknya belum tahu betul situasi masyarakat di daerah konflik Papua.
Saat ini konflik di Papua semakin berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sipil. Selain menyebabkan korban jiwa, warga Papua di daerah konflik pun kian terisolasi.
"Soal terisolasi kami tidak bisa jawab karena kami belum punya informasi langsung soal itu," ujarnya dalam acara Media Briefing, kemarin (7/3).
Baca juga: TNI Lakukan Pengejaran KKB yang Menewaskan Prajurit di Yakuhimo
Atnike menyebut pimpinan Komnas HAM belum melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Sehingga mereka belum bisa mengetahui keadaan sebenarnya yang dialami masyarakat sipil di Papua. Sejauh ini, lanjut Atnike, Komnas HAM mengandalkan informasi dari kantor perwakilan di Papua.
"Sejak kami menjabat tiga bulan ini, belum melakukan peninjauan langsung, mudah-mudahan dalam waktu dekat pasti akan terjun ke lapangan. Untuk kerja-kerja pemantauan situasi di Papua kami dibantu kantor perwakilan Komnas HAM di Papua," tambahnya.
Baca juga: Polri: Pengejaran Anggota KKB Terkendala Medan di Papua
Aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di Papua kian santer terjadi beberapa waktu terakhir. KKB di Papua makin berani melakukan kekerasan pada aparat TNI maupun warga sipil. Salah satu ulah KKB yang menarik perhatian dunia adalah penculikan pilot Susi Air, Phillips Marthen, yang hingga sekarang masih belum berhasil dibebaskan.
(Z-9)
Anggota KKB itu mengaku sebagai pelaku pembunuhan yang dilakukan tanggal 30 Januari lalu terhadap La Jahari di kawasan jalan Gunung, Yahukimo.
Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz terus berupaya memberantas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua
Faizal menyebut doktrin KKB terhadap para generasi milenial, merupakan masalah serius. Terlebih, regenerasi anggota KKB telah terjadi dan kerap beroperasi di lima kabupaten.
Tim Satgas Ops Damai Cartenz telah dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan proses penyelidikan dan pengumpulan informasi lanjutan.
SEORANG anggota Polri berinisial Bripda LO ditangkap karena menjual amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Ia bertugas di Polres Lanny Jaya, Papua Pegunungan,
Indrajaya mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku kejahatan, seraya mengatakan pelanggaran tersebut tidak dapat diampuni.
Investigasi ini dilakukan Komnas HAM, melalui tugas dan kewenangan dalam Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Pembahasan RUU KUHAP perlu diperpanjang dan tidak terburu-buru dalam mengejar target pengesahan.
Penilaian ini, lanjut menag, menjadi kesempatan strategis untuk menelaah kebijakan pendidikan di lingkungan Kemenag.
KOALISI Kawal Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menekankan ada dua tujuan dari Undang-Undang Masyarakat Adat.
Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah kasus intoleransi terjadi di kemudian hari.
Komnas HAM menyatakan bahwa pembubaran kegiatan retret remaja Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved