Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI menyatakan bahwa Interpol Indonesia belum mendapatkan informasi keberadaan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku yang dikabarkan berada di Malaysia.
"Interpol Indonesia belum ada menerima respon atau info dari negara-negara yang dimungkinkan tempat yang bersangkutan bersembunyi," kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, Jumat (3/3).
Ramadhan menjelaskan jika Harun melintas di perlintasan resmi atau keimigrasian di seluruh negara, pasti akan terdeteksi. "Sejauh ini Red Notice atas nama HM (Harun Masiku) yang sudah di sebar melalui jalur komunikasi Interpol I-24/7," ujar Ramadhan.
Harun sudah dikejar sejak 2020 untuk mempertanggungjawabkan kasus dugaan suap pengganti antar waktu (PAW) DPR.
Baca juga: Jokowi Sepakat RUU Perampasan Aset Segera Dituntaskan
Sebelumnya Harun Masiku dikabarkan menjadi marbot di salah satu masjid di Malaysia. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku belum mengetahui pasti kabar itu dan masih mendalaminya.
"Intinya, semua DPO (daftar pencarian orang) pasti akan kita cari," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Alex enggan memerinci perkembangan pencarian Harun saat ini. Dia memastikan buronan itu bakal ditangkap. "Satu per satu kan akhirnya berhasil kita tangkap," ucap Alex.
Buronan KPK saat ini tinggal tiga orang. Yakni, Kirana Kotama yang dicari sejak 2017. Dia terlibat dalam kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada 2014 kepada Kementerian Kehutanan.
Paulus Tannos yang diketahui ada di Singapura. Dia terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Setyo memastikan Donny akan ditahan untuk dibawa ke persidangan. Upaya paksa itu cuma menunggu urutan dan waktu penanganan perkara.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KPK kembali mengeklaim memperoleh informasi terbaru soal keberadaan Harun Masiku.
KPK memastikan bahwa paspor milik buronan Harun Masiku telah dicabut. Langkah ini diambil untuk mencegah mantan calon anggota legislatif dari PDIP itu melarikan diri ke luar negeri.
Budi juga meminta masyarakat memberikan informasi kepada KPK jika mengetahui keberadaan Harun. Semua informasi dipastikan ditindaklanjuti.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved