KETUA Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) Kota Bekasi Arif Subagyo mendesak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Barat untuk mengevaluasi kepemimpinan Ade Puspitasari sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi.
Arif menilai terpilihnya Ketua DPD Golkar Kota Bekasi melalui Musda yang digelar di Graha Bintang, Kota Bekasi, pada tahun 2021 silam yang diduga cacat hukum itu.
"Bukan karena kemampuan Ade Puspitasari dalam politik, namun lantaran campur tangan orang tuanya Rahmat Effendi (Pepen)," kata Arif dalam keterangan pers, Selasa (28/2).
Sebagai kader Golkar, Arif mengaku prihatin, padahal masih banyak kader potensial yang mampu menjaga marwah partai Golkar. Bukan sebaliknya, memaksakan Ade Puspitasari sebagai Ketua DPD Golkar.
Baca juga: Suara Golkar Turun, LSI: Airlangga Belum Mampu Naikkan Elektabilitas
“Tidak ada maksud sentimen pribadi, namun demikian apa yang saya suarakan itu bagian kecintaan saya terhadap Golkar agar dipimpin oleh kader yang mumpuni,” ujar Arif.
Bukan hanya itu, jika DPD Golkar Jawa Barat tetap mempertahankan Ade Puspitasari sebagai Ketua DPD, Arif pun memprediksi perolehan suara Partai Golkar pada pemilu 2024 mendatang akan terjun bebas.
Penilaian Arif bukan tanpa alasan, ketika Rahmat Effendi menjabat sebagai Wali Kota, Golkar Kota Bekasi hanya mendapatkan 8 kursi di DPRD, yaitu berada di urutan ketiga setelah PKS dan PDI Perjuangan.
Padahal saat itu Pepen memiliki otoritas kekuasaan yang luar biasa sebagai kepala daerah.
“Di tangan Pepen yang dinilai sebagai politisi senior saja, Golkar Kota Bekasi hanya mendapat 8 kursi, bagaimana Golkar dipegang Ade, saya perkirakan suaranya bakal ambruk,” ujarnya.
Selain itu, kasus korupsi yang menjerat orang tua dari Ade Puspitasari juga dipastikan bakal menjadi efek domino terhadap elektabilitas partai Golkar di Kota Bekasi. Bahkan, kabarnya sejumlah politisi senior saat ini telah eksodus ke partai lain.
“Sebab sosok Ade tidak lepas dari bayang-bayang korupsi orang tuanya (Pepen), dan sudah barang tentu akan merusak citra Golkar itu sendiri. Kami menilai jika DPP Golkar tidak segera mengambil langkah tepat, jangan harap kursi Golkar di DPRD Kota Bekasi bertahan di posisi ketiga,” ungkapnya.
Arif mengungkapkan, bahwa Ade juga dinilai gagal mempertahankan gedung Golkar yang sempat menjadi objek sengketa, setelah sebelumnya dilakukan proses jual beli antara Rahmat Effendi dengan Andi Salim (pengusaha).
“Sekarang gedung Golkar telah dikuasai oleh Andi Salim. Lantas apa yang kita banggakan jika gedung Golkar sebagai simbol eksistensi partai itu dijual," jelasnya.
"Padahal gedung Golkar itu merupakan satu-satunya kantor partai yang letaknya strategis berada di pusat Kota Bekasi. Namun saat ini tunggal cerita setelah berpindah tangan. Hal ini tentunya yang membuat kecewa para kader,” tegas Arif.
Untuk itu lanjut Arif, masih ada kesempatan Golkar Kota Bekasi melakukan konsolidasi guna mengganti Ade dari Ketua DPD Golkar, kemudian menggelar Musdalub guna memilih pemimpin yang mampu merangkul semua komponen.
"Sebab berdasarkan pengakuan dari sejumlah pengurus kecamatan, Ade Puspitasari dinilai bukan sosok yang egaliter," katanya.
“Mungkin Ade belum move on, sehingga masih memposisikan dirinya sebagai anak Wali Kota Bekasi. Padahal kita ketahui bahwa Pepen terseret kasus korupsi dan telah divonis 12 tahun penjara, yang saat ini masih menunggu hukuman selanjutnya atas kasasi yang diajukan KPK,” tandasnya.
Arif juga mengingatkan, bahwa tahun politik sudah di depan mata. Sementara, rivalitas parpol lainnya sudah mengatur strategi untuk meraup suara, namun di sisi lain Golkar Bekasi masih sibuk dengan persoalan internal.
“Kader Golkar harus bangkit, sebab berdasarkan survei Litbang Kompas Partai Golkar pada urutan ketiga di bawah PDi Perjuangan dan Partai Gerindra secara nasional. Oleh karena itu guna mempertahankan suara Golkar Kota Bekasi dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki jiwa petarung dan dapat mengembalikan marwah partai,” harap Arif.
Nasib Gedung DPD Golkar Kota Bekasi
Sementara itu, berdasarkan pernyataan Ade Puspitasari terkait dengan penguasaan Gedung Golkar oleh pihak lain, melalui grup WhatsApp DPD, Ade minta kader tidak meladeni manuver yang dilakukan Andi Salim.
Bahkan, Ade meminta kepada kader untuk fokus bagaimana pemenangan Golkar ke depan. Ia pun mengklaim bahwa sampai kapanpun Gedung Golkar tidak bisa dipindahtangankan.
"Kita pun tau sejarah gedung itu seperti apa. Tidak mungkin Andi salim punya tanahnya. Karena tanah itu sampe hari ini masih milik Perumnas," katanya. (RO/OL-09)
