Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Barat M Ridwan Kamil menyampaikan sejumlah pesan khusus kepada Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang kini ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi.
"Yang pertama, Pak Wakil (Tri Adhianto) harus mengambil hikmah dari peristiwa ini yang buruknya tidak boleh diulang, jangan diulang, karena mencederai masyarakat di era demokrasi ini," kata Ridwan Kamil di Gedung Negara Pakuan Kota Bandung, Jumat (7/1), seperti dilansir Antara.
Pesan khusus yang kedua, lanjut Ridwan Kamil ialah pihaknya meminta Tri tetap fokus menjalankan tugas, khususnya memastikan pelayanan masyarakat tak terkendala.
"Dan tetap rendah hati, sabar, mungkin ada dinamika yang orang masih bingung atau menerka-nerka seperti apa ya dilayani diberi kesabaran
saja," katanya.
"Pesan yang ketiga, cepat berbenah karena sisa jabatan tinggal 1,5 hingga 2 tahun fokus memberikan pelayanan terbaik dan membangun Bekasi yang sebenarnya modalnya sangat besar tinggal dieksekusi sebaik-baiknya," lanjut dia.
Ridwan Kamil juga berpesan kepada para aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Bekasi untuk segera melakukan evaluasi jika ditemukan ada praktik korupsi hingga level bawah.
"Hadir di sini para ASN, saya titip tolong ASN Kota Bekasi untuk segera melakukan evaluasi kalau masih merasakan ada praktik yang melanggar etika hukum segera konsolidasi untuk diperbaiki," kata dia.
Baca juga: Ridwan Kamil Tunjuk Tri Adhianto Jadi Plt Wali Kota Bekasi
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang resmi ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi mengatakan, ia akan berusaha sebaik-baiknya dalama meneruskan pembangunan.
"Hari ini saya mendapat arahan, bimbingan dan langkah strategis yang harus saya lakukan dalam rangka terus melanjutkan pembangunan. Masih banyak PR terkait RPJMD, visi misi dan juga rencana strategis yang menjadi janji politi Bang Pepen dan Mas Tri Adhianto," kata Tri.
Seusai mendapat surat pengangkatan sebagai Plt Wali Kota Bekasi, Tri mengatakan segera melakukan komunikasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bekasi.
"Harus ada langkah progresif dan itu sudah disampaikan Pak Gubernur dan juga tatanan kehidupan bermasyarakat, hubungan interaksi dengan para tokoh, Forkopimda dan seluruh warga masyarakat," kata dia.
Pihaknya juga akan melakukan evaluasi menyikapi pesan Gubernur Jawa Barat yang memintanya segera berbenah jika menemukan adanya praktik korupsi di dalam pemerintahan.
"Oleh karena itu yang diperlukan adalah konsolidasi dan tentu kita menunggu arahan secara umum yang dilakukan Pak Gubernur pada minggu
depan," kata dia.
"Kita nanti akan memiliki gerak langkah yang sama untuk kemudian kita bisa menyelesaikan persoalan termasuk masalah psikologis yang hari ini
melingkupi masyarakat dan aparatur yang ada di lingkungan Pemkot Bekasi," lanjutnya.
Lebih lanjut ia mengatakan sejauh ini pelayanan masyarakat di Kota Bekasi masih berjalan optimal. (A-2)
Warga telah berupaya mengatur alur pembuangan agar sampah tidak semakin tercecer ke jalan raya.
Masalah terbesar Kota Bandung saat ini adalah sampah. Setiap hari ada sekitar 1.500 ton timbulan sampah baru. Ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja.
Rotasi, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan bagian dari evaluasi organisasi yang dilakukan secara profesional.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (17/12).
Mamdani berkeinginan datang ke Washington untuk berbicara langsung dengan Trump.
Arifin pun sengaja menyebarkan video modus penipuan yang nyaris menimpanya melalui media sosial dan telah direspons oleh banyak orang.
Dalam penangkapan sejumlah pihak lainnya, KPK turut menyita Rp800 juta. Jika ditotal, barang bukti dalam OTT ini mencapai Rp1,6 miliar.
KPK sudah menggelar ekspose dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau. Kasus rasuah dalam OTT itu adalah pemerasan.
Dalam kasus ini, ada juga uang yang disita oleh tim penangkapan.
Jika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memiliki kewenangan untuk menetapkan wakil gubernur menjadi gubernur definitif.
Pertemuan ini menjadi tonggak awal terbentuknya Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT.
Menurut Sultan, keberatan yang diajukan oleh para Gubernur tersebut sangat beralasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved