Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KOALISI Masyarakat Sipil yang tergabung dari sejumlah organisasi masyarakat mengadukan Kapolda Jawa Timur dan Kapolrestabes Surabaya ke Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik pengerahan anggota Brimob di Sidang Tragedi Kanjuruhan pada 14 Februari 2023.
Aduan masyarakat tersebut diterima oleh Layanan Pengaduan Divisi Propam Polri, Senin, dengan nomor registrasi Nomor: LPSP2/1212/II/2023/Bagyanduan.
Menurut Arif Maulana dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), kehadiran anggota Brimob Polda Jawa Timur dalam sidang Tragedi Kanjuruhan dengan melakukan yel-yel serta intimidasi dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap peradilan yang semestinya berjalan imparsial.
"Kami berharap melalui persidangan yang imparsial, yang jujur dan tanpa intimidasi ini nanti keadilan bisa ditegakkan," kata Arif.
Dia mengatakan tujuan pihaknya membuat aduan masyarakat itu untuk mendorong agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Baca juga: Kasus Rafael Alun tak Cukup Pemeriksaaan lewat LHKPN
"Tidak ada lagi intimidasi aparat kepolisian dalam proses persidangan dengan alasan apa pun," ujarnya.
Seperti yang dilakukan anggota Brimob yang hadir di persidangan tersebut berdalih memberikan dukungan kepada kolega mereka yang menjalani sidang.
"Saya kira ini penting untuk korban Kanjuruhan supaya ya proses persidangannya betul-betul imparsial, adil, tanpa tekanan, tanpa
intimidasi," kata Arif.
Arif menyebut, Kapolda Jawa Timur dan juga Kapolrestabes Surabaya sebagai pimpinan menjadi pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut, sehingga pihaknya mengadukan keduanya ke Propam Polri.
Terkait hal itu, kata Arif, pihaknya juga mengetahui bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menegur Kapolda Jawa Timur dan Kapolrestabes Surabaya, dan sudah menyampaikan permintaan maaf.
"Tapi poinnya adalah jangan sampai kejadian seperti ini di mana pun, kapan pun, di Indonesia kejadian seperti ini berulang gitu ya. Kami
berharap aparat kepolisian menjalankan tugasnya secara profesional," tandasnya. (Ant/OL-16)
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari menjabat tak mengekang kebebasan masyarakat sipil.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Aria mengungkapkan tantangan demokrasi Indonesia pada pemerintahan Prabowo ke depan semakin berat, khususnya dalam memulihkan integritas kelembagaan
Pasal 5 RKUHAP yang memberikan kewenangan bagi penyelidik melakukan tindakan lain menurut hukum.
DPR menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan Komisi III DPR RI sebagai wakil rakyat yang harus mengayomi dan melayani seluruh elemen rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi.
Langkah tersebut dilakukan Komisi III DPR RI sebagai wakil rakyat.
RANCANGAN Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat kritik tajam.
Ketum YLBHI Muhammad Isnur menyoroti proses buruk penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tertutup dan terburu-buru.
TNI dilatih dan dididik untuk berperang, bukan untuk menjaga Kejari dan Kejati.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved