Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KEPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan pemerintah tetap melanjutkan upaya yang saat ini sudah dilakukan dan sedang berjalan dalam mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, dan pembangunan di Papua.
“Kami tetap optimistis untuk melanjutkan upaya yang saat ini telah dilakukan dan yang sudah dilakukan serta tidak lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan di tanah Papua,” ucapnya saat dihubungi, Kamis (9/2).
Baca juga: Kemendagri Tegaskan Penjabat Gubernur Aceh bukan Perwira TNI Aktif
Dalam perspektif Kementerian Dalam Negeri berbagai upaya tersebut tidak bisa tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat perlu waktu dan sinergitas untuk mewujudkanya. Sinergitas antara kementerian, lembaga, pusat dan juga pemerintah daerah termasuk elemen masyarakat di Papua harus terwujud.
“Bergandeng tangan mewujudkan upaya pembangunan, proses sedang berlangsung dan terus akan berlangsung kita sudah mewujudkan harapan masyarakat untuk terjadinya pemekaran wilayah. Itu aspirasi kepada pemerintah baik kepada presiden, Mendagri, DPR dan, Kemenkopolhukam secara bertahap sudah terencana. Dan kita akan melanjutkan work plan sebagai tindak lanjut dari pemekaran yang dilaksanakan,” paparnya.
Menurutnya pemerintah memahami permasalahan di Papua khususnya oleh Kemendagri. Maka dari pemerintah melahirkan kebijakan strategis agar mewujudkan Papua yang lebih baik dan sejahtera dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa terwujud.
“Kami tetap optimistis melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan sedang berlangsung,” tukasnya. (OL-17)
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
KETUA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara, menanggapi banyaknya pertanyaan berkaitan kepemimpinan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Kemendagri juga masih mempertimbangkan terkait apakah pihaknya akan memanggil kepala daerah yang bersangkutan, sebab informasi tersebut masih perlu didalami secara jelas dan detail.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved