Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan pemerintah tetap melanjutkan upaya yang saat ini sudah dilakukan dan sedang berjalan dalam mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, dan pembangunan di Papua.
“Kami tetap optimistis untuk melanjutkan upaya yang saat ini telah dilakukan dan yang sudah dilakukan serta tidak lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan di tanah Papua,” ucapnya saat dihubungi, Kamis (9/2).
Baca juga: Kemendagri Tegaskan Penjabat Gubernur Aceh bukan Perwira TNI Aktif
Dalam perspektif Kementerian Dalam Negeri berbagai upaya tersebut tidak bisa tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat perlu waktu dan sinergitas untuk mewujudkanya. Sinergitas antara kementerian, lembaga, pusat dan juga pemerintah daerah termasuk elemen masyarakat di Papua harus terwujud.
“Bergandeng tangan mewujudkan upaya pembangunan, proses sedang berlangsung dan terus akan berlangsung kita sudah mewujudkan harapan masyarakat untuk terjadinya pemekaran wilayah. Itu aspirasi kepada pemerintah baik kepada presiden, Mendagri, DPR dan, Kemenkopolhukam secara bertahap sudah terencana. Dan kita akan melanjutkan work plan sebagai tindak lanjut dari pemekaran yang dilaksanakan,” paparnya.
Menurutnya pemerintah memahami permasalahan di Papua khususnya oleh Kemendagri. Maka dari pemerintah melahirkan kebijakan strategis agar mewujudkan Papua yang lebih baik dan sejahtera dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa terwujud.
“Kami tetap optimistis melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan sedang berlangsung,” tukasnya. (OL-17)
Tantangan pembangunan dinilai semakin kompleks sehingga penyusunan kebijakan tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan percobaan atau trial and error.
Tantangan seperti pemerataan pembangunan dan stabilitas sosial memerlukan kerja bersama yang tidak terbatas pada satu wadah organisasi saja.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved