Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
KEPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan pemerintah tetap melanjutkan upaya yang saat ini sudah dilakukan dan sedang berjalan dalam mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, dan pembangunan di Papua.
“Kami tetap optimistis untuk melanjutkan upaya yang saat ini telah dilakukan dan yang sudah dilakukan serta tidak lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan di tanah Papua,” ucapnya saat dihubungi, Kamis (9/2).
Baca juga: Kemendagri Tegaskan Penjabat Gubernur Aceh bukan Perwira TNI Aktif
Dalam perspektif Kementerian Dalam Negeri berbagai upaya tersebut tidak bisa tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat perlu waktu dan sinergitas untuk mewujudkanya. Sinergitas antara kementerian, lembaga, pusat dan juga pemerintah daerah termasuk elemen masyarakat di Papua harus terwujud.
“Bergandeng tangan mewujudkan upaya pembangunan, proses sedang berlangsung dan terus akan berlangsung kita sudah mewujudkan harapan masyarakat untuk terjadinya pemekaran wilayah. Itu aspirasi kepada pemerintah baik kepada presiden, Mendagri, DPR dan, Kemenkopolhukam secara bertahap sudah terencana. Dan kita akan melanjutkan work plan sebagai tindak lanjut dari pemekaran yang dilaksanakan,” paparnya.
Menurutnya pemerintah memahami permasalahan di Papua khususnya oleh Kemendagri. Maka dari pemerintah melahirkan kebijakan strategis agar mewujudkan Papua yang lebih baik dan sejahtera dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa terwujud.
“Kami tetap optimistis melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan sedang berlangsung,” tukasnya. (OL-17)
Dengan pembaruan pendidikan, tokoh terdidik seperti Soekarno dan Sutan Sjahrir lahir dan menjadi pelita bagi masyarakatnya.
Idrus menyampaikan bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk berada di barisan terdepan dalam mengawal program pemerintah.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
Pelantikan PP ISNU ini juga dimaknai sebagai langkah awal menuju tata kelola publik yang lebih transparan dan berkeadilan.
Kamaruddin menekankan pentingnya kolaborasi lintas generasi di tubuh Nahdlatul Ulama untuk mendukung pembangunan nasional.
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved