Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KEPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan pemerintah tetap melanjutkan upaya yang saat ini sudah dilakukan dan sedang berjalan dalam mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, dan pembangunan di Papua.
“Kami tetap optimistis untuk melanjutkan upaya yang saat ini telah dilakukan dan yang sudah dilakukan serta tidak lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan di tanah Papua,” ucapnya saat dihubungi, Kamis (9/2).
Baca juga: Kemendagri Tegaskan Penjabat Gubernur Aceh bukan Perwira TNI Aktif
Dalam perspektif Kementerian Dalam Negeri berbagai upaya tersebut tidak bisa tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat perlu waktu dan sinergitas untuk mewujudkanya. Sinergitas antara kementerian, lembaga, pusat dan juga pemerintah daerah termasuk elemen masyarakat di Papua harus terwujud.
“Bergandeng tangan mewujudkan upaya pembangunan, proses sedang berlangsung dan terus akan berlangsung kita sudah mewujudkan harapan masyarakat untuk terjadinya pemekaran wilayah. Itu aspirasi kepada pemerintah baik kepada presiden, Mendagri, DPR dan, Kemenkopolhukam secara bertahap sudah terencana. Dan kita akan melanjutkan work plan sebagai tindak lanjut dari pemekaran yang dilaksanakan,” paparnya.
Menurutnya pemerintah memahami permasalahan di Papua khususnya oleh Kemendagri. Maka dari pemerintah melahirkan kebijakan strategis agar mewujudkan Papua yang lebih baik dan sejahtera dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa terwujud.
“Kami tetap optimistis melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan sedang berlangsung,” tukasnya. (OL-17)
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KAWASAN Pelabuhan Labuan Bajo kian bersolek. Wilayah tersebut kini mulai mengubah rupanya menjadi salah satu destinasi wisata.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved