Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin melontarkan wacana penghapusan Pemilihan Umum Gubernur (Pilgub). Cak Imin juga mendorong agar jabatan gubernur turut dihilangkan di level provinsi.
"Jabatan gubernur dengan pilkada langsung sangat tidak efektif. Kewenangan dan tanggung jawabnya serta program-programnya tidak sebanding lelahnya pilkada langsung," kata Cak Imin di Jakarta, Kamis (2/2).
Cak Imin menilai jabatan gubernur tidak efektif terhadap praktik pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Tugas gubernur dinilai mampu dikerjakan langsung oleh wali kota dan bupati yang berada lebih dekat dengan masyarakat.
"Fungsinya tidak efektif hanya pengawasan maka bisa dilakukan oleh kementerian sehingga jabtan gubernur nya tidak di butuhkan," ungkapnya.
Baca juga: KPU Respons Usulan Cak Imin Minta Gubernur Dihapus
Cak Imin menuturkan peran pemerintahan daerah dapat diiisi oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Bisa dipilih langsung oleh DPRD atau usulan 3 nama langsung dari presiden selaku pemerintahan tertinggi.
"Bertahap dulu, hapus pilgubnya setelah itu jangka panjang hapus gubernur," ungkapnya.
PKB, imbuh Cak Imin, saat ini tengah melakukan kajian terkait wacana penghapusan pilgub dan jabatan gubernur. Kajian tersebut akan dibawa ke parlemen untuk dibahas bersama-sama dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Dirinya sepakat kajian penghapusan pilgub dan jabatan gubernur perlu dikaji secara mendalam.
"Prosenya tentu panjang, kajian mendalam kita harapkan DP mengkaji pemerintah mengkaji, konstitusi mempertimbangkan. Internal PKB sedang proses kajian tapi kita siap untuk mengusulkan usulan ini," tuturnya.(OL-5)
Sekolah Rakyat juga akan menjadi rumah pemberdayaan bagi anak-anak dari keluarga miskin demi menciptakan sumber daya manusia yang berdaya dan mandiri.
Menko PM menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, media, dan publik untuk membangun ekosistem jaminan sosial yang kuat.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pentingnya meningkatkan literasi jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
PFI menyelenggarakan FIFest 2025 sebagai upaya mendorong transformasi sosial berbasis budaya filantropi.
Cak Imin berjanji mengawal realisasi dana itu sampai programnya berjalan. Koordinasi dimaksimalkan agar perintah Prabowo berjalan dengan baik.
Komisioner KPU RI Idham Holik menegaskan Pilkada serentak 2024 masih akan menyertakan pemilihan gubernur. Hal itu sesuai dengan UU tentang Pilkada yang masih berlaku.
"Kalau usulan itu, ini kan negara demokrasi, ya boleh-boleh saja kalau ini usulan,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved