Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin melontarkan wacana penghapusan Pemilihan Umum Gubernur (Pilgub). Cak Imin juga mendorong agar jabatan gubernur turut dihilangkan di level provinsi.
"Jabatan gubernur dengan pilkada langsung sangat tidak efektif. Kewenangan dan tanggung jawabnya serta program-programnya tidak sebanding lelahnya pilkada langsung," kata Cak Imin di Jakarta, Kamis (2/2).
Cak Imin menilai jabatan gubernur tidak efektif terhadap praktik pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Tugas gubernur dinilai mampu dikerjakan langsung oleh wali kota dan bupati yang berada lebih dekat dengan masyarakat.
"Fungsinya tidak efektif hanya pengawasan maka bisa dilakukan oleh kementerian sehingga jabtan gubernur nya tidak di butuhkan," ungkapnya.
Baca juga: KPU Respons Usulan Cak Imin Minta Gubernur Dihapus
Cak Imin menuturkan peran pemerintahan daerah dapat diiisi oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Bisa dipilih langsung oleh DPRD atau usulan 3 nama langsung dari presiden selaku pemerintahan tertinggi.
"Bertahap dulu, hapus pilgubnya setelah itu jangka panjang hapus gubernur," ungkapnya.
PKB, imbuh Cak Imin, saat ini tengah melakukan kajian terkait wacana penghapusan pilgub dan jabatan gubernur. Kajian tersebut akan dibawa ke parlemen untuk dibahas bersama-sama dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Dirinya sepakat kajian penghapusan pilgub dan jabatan gubernur perlu dikaji secara mendalam.
"Prosenya tentu panjang, kajian mendalam kita harapkan DP mengkaji pemerintah mengkaji, konstitusi mempertimbangkan. Internal PKB sedang proses kajian tapi kita siap untuk mengusulkan usulan ini," tuturnya.(OL-5)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Komisioner KPU RI Idham Holik menegaskan Pilkada serentak 2024 masih akan menyertakan pemilihan gubernur. Hal itu sesuai dengan UU tentang Pilkada yang masih berlaku.
"Kalau usulan itu, ini kan negara demokrasi, ya boleh-boleh saja kalau ini usulan,"
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved