KPK Akui Pemberantasan Korupsi Masih Belum Terstruktur

DEPUTI Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan membeberkan akar masalah yang membuat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 jadi yang terburuk.

Diketahui, IPK Indonesia pada tahun 2022 berada di skor 34 atau yang terburuk dalam dua dekade terakhir.

Hal itu diungkapkan Transparency International Indonesia (TII) yang mencatat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 turun empat poin dari tahun sebelumnya.

“Karena rasanya kita terimalah skor 34 sama dengan tahun 2014. Jadi kita kayak poco-poco saja nih naik dikit turun lagi, dan yang kedua kita kayaknya gak bisa tembus angka 40. Jadi bolak-balik terus,” ungkapnya, Selasa (31/1).

Menurut Pahala, turunnya angka indeks persepsi korupsi dari tahun sebelumnya dikarenakan pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum terstruktur, massif dan sistematis.

Maka dari itu, lanjut Pahala, angka indeks persepsi korupsi Indonesia selalu naik turun. “Makanya tiap tahun kita deg-degan nungguin. Kalau kita sudah punya sistem pemberantasan terpadu, kita yakin tahun depan naik tahun depan naik lagi. Karena belum sistematis makanya naik turun,” tegasnya.

Baca juga: Tanggapi Romahurmuziy, KPK: Tak Boleh Ada Barang Elektronik di Rutan

“Sekarang yang disoroti adalah indeks tertentu yang berat, seperti country risk atau risiko negara, itu kita pernah di angka 58, sekarang cuma 38. Jadikan jatuh hampir 20 poin. Penurunan,” tambahnya.

Pahala membeberkan tiga hal yang paling urgensi untuk segera dilakukan perbaikan agar korupsi di Indonesia menurun. Ketiganya, yakni impor-ekspor, tata niaga perdagangan, dan perpajakan.

“Berarti kita harus lihat nih, pajak kan jarang dilihat orang. Padahal sebenarnya buat pengusaha kalau direktur diminta suap, gimana bawahannya,” ungkapnya.

Terkait ekspor-impor, Pahala menyebut memang sekarang sudah ada solusinya mengingat adanya aturan komoditas dan kini para pengusaha tak perlu menggunakan surat rekomendasi. Hal itu lantaran semua terkait kerjasama harus melalui digitalisasi supaya transparan.

Pahala pun menyoroti soal pajak yang belum dilrik oleh pemerintah. Khususnya terkait bagaimana pemerintah dalam memperbaiki korupsi di bagian perpajakan.

Intinya, kata Pahala, pemerintah perlu memperbaiki dua aspek dari indeks yang turun di tahun 2022. Yang pertama terkait country risk. Pahala mengingatkan agar pemerintah segera membenahi adanya investor-investor nekat yang datang ke Indonesia.

“Artinya kita harus benahi perpajakan, impor ekspor termasuk tata niaga perdagangan. Satu lagi, skor-skor yang rendah, seperti varieties of democracy project dan rule of law, skor 24 itu rendah banget. Harus dibenahi,” tandasnya. (OL-4)