Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Fokus
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
Perludem Dorong KPU Umumkan Balon DPD Eks Napi Korupsi Ke Publik
23/1/2023 19:10
PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan bakal calon DPD yang berstatus eks napi koruptor ke masyarakat. Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil membeberkan dorongan tersebut dilakukan melalui gugatan Perludem soal UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam permohonannya, Perludem meminta calon anggota DPD 2024-2029 bukanlah mantan koruptor hingga residivis hingga selesai masa 5 tahun keluar dari penjara. "Sebetulnya semangat ini untuk memberikan proteksi kepada pemilih, sekaligus tidak menghilangkan hak pilih warga negara dalam pemilu," ujar Fadli, Senin (23/1).
"Intinya sebetulnya mewajibkan ada masa jeda 5 tahun, sejak mantan terpidana selesai menjalani status terpidananya," tegasnya.
Fadli menerangkan Perludem menggugat UU Pemilu supaya menjadi pembelajaran sekaligus daya cegah untuk orang yang masuk atau berkarier di politik agar tak korupsi. "Karena ada masa jeda untuk bisa masuk politik lagi," ujarnya.
Fadli juga menegaskan bahwa judicial review ke MK ini juga mendorong agar KPU mengumumkan latar belakang bakal calon DPD eks napi koruptor ke masyarakat. (OL-15)
Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan
dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya
-
![Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil]()
Polemik Pemisahan Pemilu, Perludem Desak Revisi UU Segera Dibahas
07/7/2025 17:34PRO kontra di balik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal perlu disudahi. Caranya, dengan segera membahas revisi UU
-
![Saur Hutabarat Dewan Redaksi Media Group]()
Pulihnya Kepercayaan pada MK
30/6/2025 05:15Pembentuk undang-undang, terutama DPR, seyogianya banyak mendengar pandangan lembaga seperti Perludem, juga banyak belajar dari putusan-putusan MK.
-
![Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.]()
Jeda Pemilu Nasional dan Lokal Beri Ruang Partai Lakukan Rekrutmen yang Lebih Baik
27/6/2025 13:28MK memberikan jeda waktu minimal 2 tahun dan maksimal 2,5 tahun untuk pemilu lokal mulai 2029 sejak pemilu tingkat nasional rampung yang ditandai dengan proses pelantikan.
-
![Ilustrasi .]()
Perludem Nilai Kewenangan Parpol Bentuk Badan Usaha belum Penting
23/5/2025 11:24Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
-
![Ilustrasi.]()
Perludem Sebut Problem Tetap Sama Meski Pilkada Diulang
03/5/2025 17:51Haykal memaparkan, persoalan-persoalan yagn terjadi selama PSU Pilkada 2024 itu antara lain masih adanya praktik politik uang.
-
![Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati]()
Situs Perludem Diretas Jadi Iklan Judi Online
02/5/2025 13:39Situs Perludem diretas. Laman organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pemilu dan demokrasi itu menampilkan iklan judi online.
-
![Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin.]()
Respons Putusan MK, KPU RI akan Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan
29/6/2025 11:32KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
-
![Ilustrasi]()
Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Jadi Solusi Salah Satu Masalah Krusial
28/6/2025 12:14KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
-
![Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin .]()
KPU Akui Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Tahun yang Sama Butuh Kerja Ekstra
27/6/2025 14:11KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
-
![Gedung KPU di Jakarta]()
Susun Mekanisme PAW, KPU Diingatkan soal Kasus Harun Masiku
24/6/2025 15:21KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
-
![Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta .]()
Laporan Masyarakat Sipil soal Private Jet KPU masih Ditelaah KPK
04/6/2025 19:29Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
-
![Petugas bersiaga di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta]()
Masyarakat Sipil Sebut Aduan Private Jet KPU Ditolak DKPP
04/6/2025 16:59Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Opini
-
![Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional]()
Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional
08/7/2025 05:05 -
![Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif]()
Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif
08/7/2025 05:00 -
![Generasi (C)emas]()
Generasi (C)emas
07/7/2025 05:10
Kolom Pakar
-
![Volatilitas Industri Energi Hijau]()
Volatilitas Industri Energi Hijau
07/7/2025 05:00 -
![MK dan Desain Keserentakan Pemilu]()
MK dan Desain Keserentakan Pemilu
30/6/2025 05:00 -
![Melawan Pragmatisme RUU Pemilu]()
Melawan Pragmatisme RUU Pemilu
23/6/2025 05:00
BenihBaik
-
![Insiatif 'Banyumas' Naik Kelas untuk mendukung UMKM naik kelas]()
UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58 -
![GIIAS Educare mengundang 1000 pelajar dari berbagai sekolah kejuruan dan universitas di Indonesia.]()
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25 -
![Memperingari Hari Bhayangkara, Kepolisian Kota Malang dan Kick Andy Foundation memberikan bantuan 37 kaki palsu.]()
-
![PT Daikin Airconditioning Indonesia (Daikin) menyalurkan donasi bagi keluarga prasejahtera dengan fokus pencegahan anak stunting.]()
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12
Rubrikasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved