Rabu 18 Januari 2023, 17:03 WIB

Mahupiki dan Guru Besar Hukum Pidana Sosialisasi KUHP Baru di Pontianak

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Mahupiki dan Guru Besar Hukum Pidana Sosialisasi KUHP Baru di Pontianak

Ist
Acara sosialisasi KUHP baru yang digelar Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia di Pontianak, Kalbar, Rabu (18/1).

 

MASYARAKAT Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) kembali menggelar acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Kegiatan sosialisasi kali ini bekerja sama dengan Universitas Tanjungpura diselenggarakan di Hotel Mercure, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (18/1).

Dalam sambutan pembukaan, Sekjen Mahupiki Dr Ahmad Sofian SH MH mengatakan, kegiatan sosialisasi ini dirancang untuk mendiseminasikan serta mendialogkan substansi UU KUHP, agar kelompok masyarakat dan penegak hukum serta para sivitas akademika memahami secara mendasar tentang UU KUHP, yang telah disusun lintas generasi dari para pakar hukum pidana Indonesia bersama Pemerintah dan DPR RI.

Kegiatan sosialisasi yang dipandu Fristien Griec ini dihadiri unsur Forkominda, akademisi, praktisi hukum, penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya.

Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro Prof Dr HR Benny Riyanto SH MHum, dalam paparannya mengatakan, KUHP yang berlaku di Indonesia berasal dari Belanda dan memiliki nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie (WvS). Selain itu, KUHP lama juga belum mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa, apalagi mencerminkan dasar negara falsafah Pancasila.

"WvS diadopsi menjadi hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana," papar Prof Benny.

Dia menambahkan bahwa upaya pembaruan KUHP dimulai sejak 1958  yang ditandai dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN). Kemudian pada 1963 diselenggarakan Seminar Hukum Nasional I yang menghasilkan berbagai resolusi antara lain untuk merumuskan KUHP Nasional.

"Tidak benar KUHP Nasional mengatur terlalu banyak perbuatan menjadi suatu tindak pidana atau overkriminalisasi, karena Buku II KUHP Nasional hanya 423 pasal, sedangkan Buku II dan III KUHP (WvS) ada 465 pasal," kata Prof Benny.

"Urgensi mengganti KUHP WvS dengan KUHP Nasional ada 4, yaitu terjadi perubahan paradigma, dari paradigma keadilan retributif, balas dendam dengan penghukuman badan, menjadi keadilan korektif (bagi pelaku), keadilan restoratif (bagi korban), dan  keadilan rehabilitatif (bagi pelaku dan korban)," ungkapnya.  


Baca juga: Menaker: RUU PPRT tidak Hanya Mengatur Perlindungan Pekerja


Rancangan Undang-Undang tentang KUHP pertama kali disampaikan ke DPR pada 2012 namun belum sempat dibahas dan pada 2015 Presiden Joko Widodo menyampaikan kembali ke DPR serta menerbitkan Surat Presiden Nomor R-35/Pres/06/2015, tanggal 5 Juni 2015 yang ditindaklanjuti dengan pembahasan secara intensif selama lebih dari 5 tahun.

Penyampaian kembali RUU KUHP ke DPR membawa konsekuensi prosedur formal pengajuan RUU KUHP jauh lebih lengkap, karena pada saat itu sudah ada Perpres 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Jadi KUHP kita sudah aman dari syarat formil," tegas Prof Benny.

Sementara itu, Guru Besar FH Universitas Indonesia Prof Topo Santoso SH MH memaparkan KUHP terdiri atas 624 pasal, terbagi menjadi 2 buku, yakni buku I tentang aturan umum dan buku II tindak pidana. Sementara dalam KUHP lama ada 3 buku.

"Pada Bab I di Buku I sekarang sudah mengakomodasi banyak perubahan di zaman modern, yang mana belum tercakup dalam KUHP lama, begitu juga asas-asas yang lain juga mengakomodasi banyak perkembangan zaman modern," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prof Topo menjelaskan tentang Trias Hukum Pidana, yaitu tindak pidana, petanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan.

"Tujuan pemidanaan ada pencegahan, pemasyarakatan atau rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dan penciptaan rasa aman, serta penumbuhan penyesalan terpidana," kata Prof Topo.

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Prof Dr Pujiono SH MHum, memaparkan hal yang harus dipahami terlebih dahulu bahwa di dalam hukum intinya ada norma dan value (nilai). Norma terbentuk karena ada ide dasar value yang mendasari.

Prof Pujiono menambahkan bahwa terdapat 8 isu aktual UU KUHP, yakni living law, aborsi, kontrasepsi, perzinaan, kohabitasi, perbuatan cabul, tindak pidana terhadap agama/kepercayaan dan tindak pidana yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi.

"Terkait living law, yaitu sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat atau delik adat, akan tetapi tetap dibatasi oleh Pancasila dan UUD 1945," ujar Pujiyono.

Sementara itu, pasal 218 dan 240, lanjut Prof Pujiono, dijadikan delik aduan. Pasal tersebut tidak membatasi kebebasan pers.

"Tujuan pengaturan pasal 218 UU KUHP adalah untuk melindungi harkat dan martabat diri Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan,dan tidak akan ada proses hukum tanpa adanya pengaduan yang sah dari pihak yang berhak mengadu," tutur Prof Pujiono. (RO/OL-16)

Baca Juga

medcom.id/Fachri Audhia H

Kutip Pesan Eks Jaksa Agung, Bharada E Minta Hakim Tolak Replik JPU

👤Fachri Audhia H 🕔Kamis 02 Februari 2023, 22:50 WIB
Kubu Bharada E meminta majelis hakim untuk mengabulkan pleidoinya. Sebab, replik jaksa dinilai tak didukung argumentasi yuridis yang...
Dok.MI

Poros Koalisi Masih Bisa Berubah

👤Mediaindonesia 🕔Kamis 02 Februari 2023, 21:50 WIB
Pertemuan Ketum Airlangga dan Ketum Surya Paloh, Dedi melihat dengan pertemuan kedua partai, membuka peluang untuk...
Antara/Asprilla Dwi Adha

Komnas HAM Diminta Lihat Langsung Kondisi Lukas di Tahanan

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Kamis 02 Februari 2023, 21:45 WIB
"Kami sangat kecewa karena Komnas HAM hanya selesai berkoordinasi dengan KPK tanpa melihat langsung kondisi Lukas di Rutan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya