Senin 16 Januari 2023, 13:25 WIB

Bupati Nonaktif Bangkalan Punya Tangan Kanan Khusus Terima Uang Suap

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
Bupati Nonaktif Bangkalan Punya Tangan Kanan Khusus Terima Uang Suap

MI/Moh Irfan
Bupati nonaktif Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron

 

BUPATI nonaktif Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron diduga memiliki tangan kanan yang ditugaskan untuk menerima uang suap terkait kasus dugaan jual beli jabatan. Empat saksi telah membeberkan informasi itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan aliran penerimaan uang untuk tersangka RALAI (R Abdul Latif Amin Imron) melalui beberapa orang kepercayaannya," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (16/1).

Empat saksi itu yakni Kabag Administrasi Pembangunan Sekda Bangkalan Jupriyanto, Sekretaris Dinas KBPPPA Kabupaten Bangkalan Ery Yadi Santoso, Kabid Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan Alifin Rudiansyah dan Kepala Desa Aeng Taber Jayus Salam.

Ali enggan memerinci lebih lanjut pertanyaan penyidik ke empat saksi itu. Alasannya untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

Baca juga: KPK Panggil Staf Sekretariat MA untuk Bongkar Suap Hakim Agung

Diketahui, Abdul ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur. Dia juga dijerat dalam perkara penerimaan gratifikasi.

KPK juga menetapkan tersangka lainnya. Yakni, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili, Kadis PUPR Wildan Yulianto, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat, Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Agus Eka Leandy.

Abdul merupakan pejabat yang memiliki kewenangan untuk memilih dan menentukan kelulusan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Bangkalan. Jabatan yang dijualnya pada tingkatan eselon tiga dan empat.

Harga untuk satu jabatan mulai dari Rp50 juta sampai Rp150 juta. KPK menduga Abdul sudah mengantongi uang Rp5,3 miliar.

Uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi Abdul. Salah satunya, mengukur survei elektabilitas. "Sedangkan uang yang diterima RALAI tersebut diperuntukkan untuk keperluan pribadi di antaranya untuk melakukan survei elektabilitas yang bersangkutan," ucap Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (8/1). (P-5)

Baca Juga

Antara

Komnas HAM Hormati Proses Hukum Lukas Enembe oleh KPK

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 Februari 2023, 16:18 WIB
Komnas HAM RI menghormati proses hukum yang sedang ditempuh Lukas...
Dok. Ditjen Imigrasi

Molina Permudah WNA di China Perpanjang Visa di Indonesia

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 Februari 2023, 16:04 WIB
LAMAN baru yang diluncurkan Direktorat Jenderal Imigrasi RI, molina.imigrasi.go.id, bisa mempermudah warga negara asing (WNA) di China yang...
STAF KHUSUS GUBERNUR PAPPUA DIAN MUSTIKAWATY

KPK terima Surat dari Lukas Enembe, Isinya Bukan Menagih Janji Firli

👤tri subarkah 🕔Sabtu 04 Februari 2023, 15:50 WIB
Lukas menolak berobat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. Keberatan itu sebelumnya juga sudah disampaikan Lukas...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya