Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MAHKAMAH Agung (MA) RI menolak kasasi terdakwa dugaan pemalsuan surat, Wang Xiu Juan alias Susi dan Mahyudin. Putusan ini dijatuhkan pada 10 Januari 2023 lalu.
"Saya mencermati dengan seksama perkembangan kasus ini, khususnya beberapa bulan terakhir setelah adanya fitnah dan pencemaran nama baik saya di media yang diduga dilakukan oleh oknum pengacara pihak Susi. Namun akhirnya, kemarin Mahkamah Agung menolak kasasi mereka sehingga hal ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Sebab dengan ditolaknya kasasi Susi Dkk maka artinya putusan telah berkekuatan hukum tetap," ujar Direktur PT TGM Indradi Thanos, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/1/2023).
Dengan adanya putusan kasasi ini, ungkap Indradi, pihaknya akan menempuh upaya hukum lainnya terhadap oknum yang beberapa waktu terakhir menyebarkan berita hoax kepada pihaknya. "Saya juga telah memerintahkan tim legal untuk mengawal kasus ini," kata dia.
Sementara, kuasa hukum TGM, Onggowijaya mengatakan putusan kasasi Mahkamah Agung telah tepat. Ia meminta Mahyudin Cs harus tunduk pada putusan pengadilan tersebut.
"Kami juga akan segera menindaklanjuti arahan pimpinan PT TGM dengan upaya hukum," ujarnya.
Pihaknya, kata Onggowijaya juga mengapresiasi aparat penegak hukum yang telah memproses perkara ini, hingga berujung pada putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi para terdakwa.
"Para terdakwa saat ini telah terbukti melakukan pemalsuan surat PT TGM tanpa bisa dibantah lagi. Selanjutnya setelah adanya putusan kasasi ini, kami akan memproses hukum oknum pengacara termasuk pihak-pihak di belakang mereka yang terlibat atau menyuruh kedua pengacara itu yang selama ini menyebarkan berita diduga bohong," tandas Onggowijaya.
Diketahui, perkara antara PT TGM dengan Wang Xiu Juan alias Susi dan Mahyudin, berawal dari dugaan penggunaan surat palsu yang diduga dibuat oleh Mahyudin pada Juni 2019, setelah ia tidak lagi menjabat sebagai direktur PT TGM.
Hal ini kemudian dilaporkan manajemen PT TGM ke kepolisian sehingga proses hukum berjalan hingga keduanya diadili pada tahun 2022. Kedua terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya, terus melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan vonis 3 tahun penjara.
Kedua terdakwa diadili Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak Maret 2022 dan mengajukan banding hingga kasasi. Namun upaya hukum keduanya akhirnya kandas. (OL-13)
Baca Juga: Pengadilan Tinggi Palangkaraya Hukum Direktur PT KMI 3 Tahun Bui
POLRES Tangsel berkomitmen untuk menuntaskan kasus dugaan penggunaan gelar akademik S2 palsu, dengan terlapor Ketua IDI Kota Tangsel, Fajar Siddiq.
Burhanuddin selaku Komisaris PT Agrawisesa Widyatama juga pernah terlibat kasus penipuan yang dilaporkan oleh PT Waskita Karya Beton ke Bareskrim
Polsek Tambora menahan tersangka SA terkait penipuan dan penggelapan biro jasa pengurusan dokumen kendaraan bermotor.
Polisi berhasil menangkap tiga tersangka sindikat penjual Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk pelat khusus dan pelat rahasia palsu.
Tersangka AJ dan EV kini sedang diproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, sementara EJ telah melarikan diri ke Australia.
IPW mendesak Polri segera bertindak agar kasus tindak pidana yang sangat merugikan Katarina mendapat kepastian hukum.
Mobil diserahkan Dadan dan istri ke Rumah penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan KPK di Jakarta Timur
KELUARGA korban kecewa atas putusan Mahkamah Agung (MA), meski telah membatalkan vonis bebas terhadap dua polisi terdakwa kasus Tragedi Kanjuruhan.
KEPOLISIAN Daerah Jawa Timur menyerahkan seluruhnya pada proses hukum, setelah Mahkamah Agung (MA) menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum.
KELUARGA korban Tragedi Kanjuruhan akan terus menuntut restitusi dan menagih sikap tegas Polri menindak anggotanya yang bersalah usai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).
SETIAP ada penangkapan atas hakim, perih terasa selalu berganda.
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD tampaknya tidak lagi berpikir untuk melakukan pembenahan sektor hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved