Terdakwa Mafia Tanah di Subang dapat Vonis Lebih Ringan

PENGADILAN Negeri (PN) Subang menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada terdakwa kasus mafia tanah, Ani Kartini Kustiani (AKK). Hukuman tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu 3 tahun penjara.

Kuasa hukum pelapor, Tommy Sontosa, menyambut baik putusan tersebut. Menurutnya, keadilan telah ditegakkan. "Alhamdulillah di Pengadilan Negeri Subang sudah menjatuhkan putusan. Terdakwa Ani Kartini Kustiani, dimana hasilnya bagi kami selaku kuasa hukum pelapor sudah puas. Artinya keadilan alhamdulillah sudah ditegakkan," kata Tommy, Kamis (23/1).

Baca juga : Ini Cara Menghadapi Mafia Tanah dari Menteri ATR/BPN

Tommy juga menyatakan bahwa vonis tersebut sudah cukup meskipun lebih ringan dari tuntutan jaksa. "Bagi kita sudah cukup, dari tuntutan 3 tahun sehingga diputus jadi 2 tahun bagi kita tidak ada masalah," ucapnya.

Baca juga : 1,3 Juta Hektare Tanah Negara Berstatus Liar

Di sisi lain, Tommy membuka kemungkinan untuk menelusuri keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Tommy juga menjelaskan tantangan dalam membawa kasus ini ke ranah hukum.

Kasus ini bermula pada tahun 2020, ketika korban Dwi Hani Wijaya yang sedang berduka tiba-tiba digugat oleh orang tidak dikenal terkait lahan seluas hampir tujuh hektare miliknya di Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, Subang. Dalam gugatan perdata tersebut, korban dinyatakan kalah, sehingga PN Subang sempat mengeluarkan perintah eksekusi lahan. Namun, eksekusi tersebut berhasil dicegah oleh keluarga korban.

Baca juga : Tangani Mafia Tanah Lewat Pasal TPPU

Korban kemudian melaporkan AKK ke Polda Jawa Barat atas dugaan pemalsuan dokumen. Dalam persidangan, terungkap bahwa bukti-bukti yang disajikan oleh pihak terdakwa, termasuk dokumen pajak hasil bumi dan tanda pendaftaran sementara hak milik, terbukti palsu.

Meski vonis lebih ringan, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Randika Rahmadani, justru menilai majelis hakim adil. "Tadi kan majelis hakim sudah menyampaikan pertimbangan penuntut umum, pertimbangan dari penasehat hukum sehingga disini kita melihat majelis hakim telah adil dan bijaksana, telah mengambil keseluruhan dari hasil pertimbangan dan pembuktian," kata Rahmadani. Namun pihaknya tetap menyatakan pikir-pikir untuk melakukan banding. (M-1)