Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menerima pemberitahuan penyadapan dari Lembaga Antirasuah sepanjang 2022. Namun, informasi yang diterima kini bukan permintaan izin lagi.
"Kami memonitor, menerima pemberitahuan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Penyadapan itu dilaporkan oleh KPK ada 1.460," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Kantornya di Jakarta Selatan, hari ini.
Tumpak mengatakan masalah perizinan untuk menyadap, menggeledah, dan menyita sejatinya sudah bukan menjadi rahan instansinya berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi, Lembaga Antikorupsi masih memberikan pemberitahuan ke Dewas KPK untuk tetap diawasi.
"Memang setelah ada putusan MK, kami tidak mengeluarkan izin lagi, tetapi, kami mendapatkan pemberitahuan dari KPK, dan itu mesti diberitahukan," ucap Tumpak.
Baca juga: Mardani H Maming Dituntut 10 tahun enam bulan Penjara
Sebanyak 61 penggeledahan juga dilaporkan KPK ke Dewas tahun lalu. Sementara itu, ada 340 penyitaan yang dilakukan Lembaga Antikorupsi sepanjang 2022
Tumpak juga mengatakan hingga kini, Dewas masih rutin melakukan rapat koordinasi dan pengawasan (rakorwas) bersama dengan pejabat tinggi di KPK. Pertemuan tiga bulan sekali itu biasanya membahas keluhan masyarakat maupun kinerja Lembaga Antikorupsi.
Semua pejabat yang berkumpul dalam rapat itu akan membuat kesimpulan. Hasilnya bakal ditindaklanjuti untuk perbaikan KPK.
"Ada beberapa kesimpulan, ada cukup banyak di bidang penindakan ada 17 kesimpulan, di bidang pencegahan ada tiga, di korsup ada satu, di sekjen ada banyak 12 kesimpulan, di informasi dan data ada dua kesimpulan," ucap Tumpak. (OL-4)
Penyidik KPK menyita satu unit mobil Toyota Alphard dari rumah Noel dari hasil penggeledahan.
Penyidik KPK menemukan empat unit ponsel yang disembunyikan di plafon rumah Immanuel Ebenezer alias Noel
Akankah kasus ini juga menjadi titik kebangkitan KPK dalam memberantas korupsi dengan menindak pihak-pihak lain maupun menuntaskan kasus-kasus lain?
Asep mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus ini merupakan hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Asep mengatakan, penetapan harga sejatinya menjadi hak para perusahaan biro jasa haji dan umroh, berdasarkan fasilitas yang ditawarkan kepada jamaah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah menelusuri dugaan praktik korupsi pada layanan katering dalam penyelenggaraan ibadah haji.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Penyusunan aturan khusus soal penyadapan bakal melalui proses panjang. Bahkan, harus uji publik tersendiri.
“Kerja sama ini harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga privasi data warga negara,”
Penyadapan hanya boleh dilakukan dalam proses penegakan hukum. Itu, kata dia, tidak bisa sembarangan digunakan untuk mengintai pembicaraan masyarakat umum.
RUU KUHAP mengatur soal penyadapan, termasuk harus adanya izin ketua pengadilan negeri hingga batas waktu penyimpanan hasil penyadapan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved