Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mendapatkan amanah untuk memimpin partai berlambang Kabah ini, menggantikan Suharso Monoarfa sejak September 2022.
Di bawah kepemimpinannya, Muhamad Mardiono ingin PPP kembali besar, eksis, dan meraih kemenangan. Bertahannya partai yang disebut sebagai warisan para ulama ini pun tidak luput dari sosok peranan para Ketua Umum yang telah berhasil memimpin sejak awal berdirinya partai.
Hingga sekarang, diketahui telah ada delapan Ketua Umum yang memimpin PPP seperti dikutip dalam laman resminya.
1. Mohammad Syafaat Mintaredja
PPP pertama kali dipimpin oleh Mohammad Syafaat Mintaredja. Jabatan sebagai Ketua Umum PPP diembannya selama lima tahun, yaitu 5 Januari 1973 hingga 1978.
Selain menjadi ketua umum partai, Syafaat pernah menjabat sebagai Menteri Penyelenggara Hubungan pada Juni 1968 hingga September 1971. Kemudian, ia juga ditunjuk kembali sebagai Menteri Sosial pada September 1971 hingga Maret 1978.
2. Djaelani Naro
Sosok yang dikenal dengan sapaan John Naro adalah Ketua Umum PPP kedua yang menjabat selama dua periode, pada 1978 hingga 1989. John Naro merupakan seorang politisi sejak era Soeharto, ia pernah menjadi Wakil Ketua DPR di era Presiden Soeharto. Selain itu, Naro juga sempat pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada 1988 sampai 1998.
3. Ismail Hassan Metareum
Ismail Hassan Metareum merupakan Ketua Umum PPP ketiga yang memiliki masa jabatan selama sembilan tahun, yakni 1989 hingga 1998. Sebelum menjadi seorang ketua partai ia juga pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada 1957 sampai 1960. Selain itu, Ismail Hassan juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR pada Oktober 1992 hingga Oktober 1997 dan merupakan bagian dari pendirian Partai Demokrasi Islam.
4. Hamzah Haz
Ketua Umum PPP keempat diisi oleh Hamzah Haz selama sembilan tahun, mulai dari 1998 hingga 2007. Sebelum menjadi seorang ketua umum, ia merupakan anggota DPR yang menjabat selama enam periode atau 28 tahun dari 1971 hingga 1999. Hamzah Haz juga pernah menjabat sebagai Menteri Investasi pada era BJ. Habibie, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan di era Gus Dur, serta menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-sembilan pada 2001 bersama dengan Megawati Soekarnoputri.
5. Suryadharma Ali
Ketua Umum PPP kelima diisi oleh Suryadharma Ali yang menjabat selama tujuh tahun dimulai pada 2007 hingga 2014. Suryadharma juga pernah menjadi anggota DPR RI pada 1999. Pada 2004 hingga 2009, ia menduduki jabatan sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil pada era Kabinet Indonesia Bersatu I, berlanjut tahun 2009 hingga 2014 di Kabinet Indonesia Bersatu II dipercaya menjadi Menteri Agama.
6. Muhammad Romahurmuziy
Sosok yang dikenal dengan sapaan Rommy ini menjabat sebagai Ketua Umum PPP periode 2016 hingga 2019. Pernah menjadi Anggota DPR RI 2 periode, 2009-2014 dan 2014-2019.
7. Suharso Monoarfa
Suharso Monoarfa menjabat sebagai Ketua Umum PPP 2019 hingga 2022. Suharso pernah menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kemudian, periode kedua Joko Widodo-Maaruf Amin ia dipercaya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Muhamad Mardiono
Muhamad Mardiono merupakan Ketua Umum PPP saat ini. Muhamad Mardiono memiliki rekam jejak yang panjang di PPP, karir politiknya dimulai dari DPC PPP Cilegon, setelah itu jenjang karirnya terus meningkat, menjadi Bendahara DPW PPP Banten, Ketua DPW PPP Banten, Wakil Ketua Umum DPP PPP, dan Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP.
Di pemerintahan, Muhamad Mardiono pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada 2019 hingga 2022. Usai menjabat sebagai Ketua Umum PPP, ia mendapatkan amanah baru dari Presiden Joko Widodo yaitu sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan. (OL-13)
Baca Juga: Eks Koruptor Kembali ke Parpol, PKS: Publik Sudah Cerdas
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Supratman mengatakan, pemerintah menyerahkan PPP untuk mengurus organisasinya saat ini. Pemerintah menegaskan tidak mau ikut campur.
pada Muktamar X PPP yang berlangsung 27 September lalu, Mardiono mengaku terpilih sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi. Namun, kubu Agus Suparmanto menolaknya.
Agus Suparmanto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Muktamar X di Ancol, Jakarta akhir pekan lalu.
Dukungan untuk Muhamad Mardiono agar kembali memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin nyata menjelang Muktamar ke-X.
Dukungan kepada Muhamad Mardiono untuk kembali memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025-2030 mendapat tambahan penguatan.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman saksi tentang proses pemilihan, sehingga mereka dapat menghindari pelanggaran yang merugikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved