Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KEMBALINYA eks koruptor dalam kancah perpolitikan menuai perhatian publik.
Salah satunya ialah Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy yang mulai kembali aktif berpolitik.
Menanggapi itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai seorang politikus yang terbukti korupsi di pengadilan, tidak baik bagi parpol. Namun, kata Mardani, semua parpol punya kebijakan masing-masing.
Baca juga: Presiden Digugat Soal Pengangkatan Hakim MK Guntur Hamzah ke PTUN Jakarta
"Biarkan publik menilai. Publik sudah cerdas kok," ungkap Mardani kepada Media Indonesia, Rabu (4/1/2023).
Mardani menambahkan, parpol perlu mendengarkan logika publik terkait eks koruptor yang kembali menduduki jabatan di parpol.
Sementara itu, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustiyati, menilai pertimbangan partai jadi alasan kuat yang bersangkutan masih punya pengaruh di partai.
"Tapi di satu sisi ini juga menunjukkan seberapa besar komitmen partai pada semangat antikorupsi," ungkap Khairunnisa yang akrab disapa Ninis kepada Media Indonesia, Selasa (3/1/2023).
Menurutnya, karakter masyarakat Indonesia yang mudah lupa membuat parpol berani untuk kembali memercayakan posisi penting kepada eks koruptor.
"Apalagi jika informasi yang diterima di masyarakat tidak komprehensif," terangnya.
Maka dari itu, Ninis berpendapat penting untuk adanya regulasi khusus seperti adanya jeda bagi mereka yang pernah punya latar belakang mantan terpidana kasus korupsi. Khususnya, kata Ninis, ketika yang bersangkutan akan ikut berkompetisi dalam pemilu. (OL-6)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved