KEMBALINYA eks koruptor dalam kancah perpolitikan menuai perhatian publik.
Salah satunya ialah Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy yang mulai kembali aktif berpolitik.
Menanggapi itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai seorang politikus yang terbukti korupsi di pengadilan, tidak baik bagi parpol. Namun, kata Mardani, semua parpol punya kebijakan masing-masing.
Baca juga: Presiden Digugat Soal Pengangkatan Hakim MK Guntur Hamzah ke PTUN Jakarta
"Biarkan publik menilai. Publik sudah cerdas kok," ungkap Mardani kepada Media Indonesia, Rabu (4/1/2023).
Mardani menambahkan, parpol perlu mendengarkan logika publik terkait eks koruptor yang kembali menduduki jabatan di parpol.
Sementara itu, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustiyati, menilai pertimbangan partai jadi alasan kuat yang bersangkutan masih punya pengaruh di partai.
"Tapi di satu sisi ini juga menunjukkan seberapa besar komitmen partai pada semangat antikorupsi," ungkap Khairunnisa yang akrab disapa Ninis kepada Media Indonesia, Selasa (3/1/2023).
Menurutnya, karakter masyarakat Indonesia yang mudah lupa membuat parpol berani untuk kembali memercayakan posisi penting kepada eks koruptor.
"Apalagi jika informasi yang diterima di masyarakat tidak komprehensif," terangnya.
Maka dari itu, Ninis berpendapat penting untuk adanya regulasi khusus seperti adanya jeda bagi mereka yang pernah punya latar belakang mantan terpidana kasus korupsi. Khususnya, kata Ninis, ketika yang bersangkutan akan ikut berkompetisi dalam pemilu. (OL-6)
