KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan 97 unit kapal perikanan ilegal sepanjang 2022. Terdiri dari 18 kapal ikan asing (KIA) dan 79 kapal ikan Indonesia (KII).
“Penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi terintegrasi terbukti efektif dalam memberantas illegal fishing," ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin dalam keterangannya, Rabu (4/1).
Pihaknya juga menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan secara ilegal, seperti kasus kapal penambang pasir di Perairan Bangka. Lalu, kasus penyelenggaraan sistem komunikasi kabel laut yang tidak sesuai izin, serta kasus penambangan dan pengangkutan pasir laut di Pulau Babi, Beting Aceh dan Pulau Rupat.
Baca juga: Kapal Perikanan Ilegal Masih Marak, Menteri KKP Siapkan Sanksi Tegas
"Tahun ini pengawasan terhadap operasional rig, reklamasi, dan dermaga yang tidak dilengkapi dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dilakukan dengan ketat," imbuh Adin.
Sepanjang 2022, KKP telah menangani 137 kasus pelanggaran. Itu mencakup pelanggaran administratif dan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. Dari 137 kasus tersebut, 71 kasus telah dikenai sanksi administratif dan 59 kasus diproses hukum pidana.
Baca juga: ZEE Indonesia Semakin Perlu Perhatian Serius Pemerintah
Adapun total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari pengenaan denda administratif dan penggantian kerugian atas kerusakan karang sebesar Rp33,9 miliar. Perolehan PNBP dari denda administratif akan digunakan untuk upaya pemulihan kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan.
"Sangat disayangkan masih terdapat pelaku usaha yang melanggar dan dikenakan denda administratif," pungkasnya.
Terkait pemanfaatan barang bukti kasus tindak pidana perikanan, Adin menjelaskan terdapat 41 kapal berstatus inkrah. Sejumlah kapal itu diusulkan KKP untuk dihibahkan agar meningkatkan kesejahteraan nelayan.(OL-11)
