Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan 97 unit kapal perikanan ilegal sepanjang 2022. Terdiri dari 18 kapal ikan asing (KIA) dan 79 kapal ikan Indonesia (KII).
“Penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi terintegrasi terbukti efektif dalam memberantas illegal fishing," ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin dalam keterangannya, Rabu (4/1).
Pihaknya juga menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan secara ilegal, seperti kasus kapal penambang pasir di Perairan Bangka. Lalu, kasus penyelenggaraan sistem komunikasi kabel laut yang tidak sesuai izin, serta kasus penambangan dan pengangkutan pasir laut di Pulau Babi, Beting Aceh dan Pulau Rupat.
Baca juga: Kapal Perikanan Ilegal Masih Marak, Menteri KKP Siapkan Sanksi Tegas
"Tahun ini pengawasan terhadap operasional rig, reklamasi, dan dermaga yang tidak dilengkapi dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dilakukan dengan ketat," imbuh Adin.
Sepanjang 2022, KKP telah menangani 137 kasus pelanggaran. Itu mencakup pelanggaran administratif dan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. Dari 137 kasus tersebut, 71 kasus telah dikenai sanksi administratif dan 59 kasus diproses hukum pidana.
Baca juga: ZEE Indonesia Semakin Perlu Perhatian Serius Pemerintah
Adapun total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari pengenaan denda administratif dan penggantian kerugian atas kerusakan karang sebesar Rp33,9 miliar. Perolehan PNBP dari denda administratif akan digunakan untuk upaya pemulihan kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan.
"Sangat disayangkan masih terdapat pelaku usaha yang melanggar dan dikenakan denda administratif," pungkasnya.
Terkait pemanfaatan barang bukti kasus tindak pidana perikanan, Adin menjelaskan terdapat 41 kapal berstatus inkrah. Sejumlah kapal itu diusulkan KKP untuk dihibahkan agar meningkatkan kesejahteraan nelayan.(OL-11)
HSL diamanakan Polda Jabar karena memiliki puluhan senjata api laras panjang serta laras pendek secara ilegal.
Polres Garut berhasil menangkap seorang pria berinisial E, 22 tahun, yang diduga melakukan tindakan mutilasi di Garut, Jawa Barat.
Bantahan tersebut menanggapi hasil temuan survei Indikator Politik Indonesia yang mengungkap bahwa sebesar 57,7 persen menganggap aparat semakin semena-mena dalam menangkap warga
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyebut Andrew Ayer ditangkap di Villa Seminyak II, Jalan Umalas 1, Kuta Utara, Rabu (24/2) dini hari.
Kedua pelaku ditangkap saat berada di rumah kontrakannya di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Jumat (4/6) malam.
Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan saat dihentikan, AHH mengaku-ngaku sebagai anggota polisi yang berdinas di Biro Paminal Divisi Propam Mabes Polri.
Sebanyak 343 WNI anak buah kapal (ABK) kapal persiar MS Roterdam tiba di Jakarta International Cointainer Terminal (JICT) II Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (8/6).
“ABK masih mengalami syok berat dan saat ini sedang menjalani konseling,” tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Kamis (11/6)
Coast Guard Administration (CGA) Taiwan dan rekan-rekan Jepang mereka mengirim kapal dan helikopter untuk mencari kapal yang hilang.
Vietnam dan Tiongkok telah bertahun-tahun terlibat dalam pertikaian tentang bentangan perairan yang berpotensi kaya energi, yang disebut Laut Timur oleh Vietnam.
"Kami telah menghubungi pihak perusahaan dan memastikan hak-hak yang bersangkutan, seperti gaji, dana duka, asuransi dan lain sebagainya dapat dipenuhi," tutur Capt. Sudiono.
Puluhan ABK WNI tersebar di empat kapal berbendera Tiongkok, yakni Kapal Long Xin 629, Kapal Long Xin 605, Kapal Long Xin 606 dan Kapal Tian Yu 8.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved