Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan dalam sistem proporsional terbuka memberi hak kepada publik untuk menentukan siapa yang mereka inginkan untuk menjadi wakilnya di parlemen. Sehingga mereka mengetahui siapa yang dipilih dan menjadi tanggung jawab moral bagi caleg yang memang harus dikenal oleh konstituennya.
"Ini juga menjadi alat untuk masyarakat menilai atapun menghukum bilamana ada wakil-wakilnya yang tidak bekerja dengan baik,” kata Dave dalam keterangannya, Jumat (30/12)
Baginya sistem proporsional terbuka masih yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Sebab memberikan semua kesempatan yang sama agar dapat terpilih dan juga mewajibkan para anggota legislatif bekerja dan dekat dengan rakyat.
Baca Juga: Pencalegan Sistem Proporsional Terbuka Masih yang Terbaik
"Jangan sampai kewajiban ini hilang hanya karena keinginan elite parpol yang ingin mengontrol kekuasaan” ujar Dave.
Sistem proporsional terbuka masih relevan untuk Pemilu ke depan. Sebaliknya, sistem proporsional tertutup akan membawa pada kemunduran berpolitik. Dengan mendorong menjadi proporsional tertutup akan memperkuat sistem oligarki di dalam partai dan hanta akan memberikan kekuatan kepada partai untuk menentukan siapa yang mereka inginkan bukan yang masyarakat inginkan.
"Sementara di pemilu era demokrasi ini yang harus diutamakan adalah hak suara rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan,” tegasnya. (OL-13)
Baca Juga: PDI Perjuangan Dukung Proporsional Tertutup di Pemilu 2024
Baca Juga: NasDem: Wacana Proporsional Tertutup Kemunduran Demokrasi
Delia mengungkapkan Puskapol sejak 2014 mendorong sistem proposional terbuka karena mengusung semangat pemilih bisa diberikan pilihan untuk memilih caleg secara langsung.
Yakni 70 persen kursi diisi dengan sistem proporsional terbuka, dan 30 kursi diisi oleh daftar nama yang sejak awal telah disusun oleh partai politik (party-list).
DIREKTORAT Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri telah memeriksa 10 saksi dan 6 ahli dalam kasus kasus yang melibatkan pakar hukum Denny Indrayana.
POLRI akan melakukan pemanggilan terhadap Denny Indrayana terkait dugaan penyebaran hoaks terkait putusan sistem Pemilihan Umum (Pemilu).
KPU menegaskan pemilihan legislatif pada Pemilu 2024 akan tetap menggunakan sistem proporsional daftar terbuka seperti halnya Pemilu Legislatif atau Pileg 2019
Sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup tidak terlepas terhadap kekurangannya masing-masing, salah satunya terkait praktik politik uang.
Pertimbangan Mahkamah itu tentu bukan hanya pepesan kosong belaka, melainkan ditopang fakta empiris.
Ayep pun mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut demi masa depan Indonesia dan memastikan hak-hak masyarakat dapat terpenuhi.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa, putusan MK ini membuktikan bahwa sistem proporsional terbuka sudah sesuai dengan konstitusi.
KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI Rahmat Bagja menilai Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu tidak didesain untuk kepentingan kampanye pada Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved