Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PARTAI Demokrat berkomitmen mewujudkan Koalisi Perubahan. Hal itu merupakan keinginan Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Dari Ketum AHY sampai saat ini kami masih terus komitmen dengan teman-teman koalisi perubahan," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat Herzaky Mahendra Putra di Cikini, Jakarta, Kamis (29/12).
Dia menyampaikan komitmen tersebut diwujudkan dengan pertemuan tim kecil. Demokrat, NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus mengkomunikasikan penjajakan koalisi.
"Jadi komunikasi intens dan pertemuan masih terus kita lakukan dengan teman-teman di PKS dan NasDem," ungkap dia.
Komitmen mewujudkan kerja sama dengan NasDem dan PKS tak lepas dari semangat yang diusung Demokrat yakni memperjuangkan perubahan pada 2024.
"Bagaimana pun semangat Demokrat saat ini tetap memperjuangkan perubahan dan perbaikan," uajr dia. (OL-14)
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
Dukungan tersebut sejalan dengan pandangan AHY mengenai perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama di kalangan pemuda.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perumahan kunci ketahanan kota hingga inklusi sosial.
Semua pembangunan, baik di Jawa maupun luar Jawa, selalu berawal dari satu hal, lahan. Kalau status lahan tidak jelas, tidak akan ada yang berani membangun.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) enggan memberikan komentarnya terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti posisi ekonomi Indonesia yang masih tertinggal jauh dari negara-negara maju.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved