Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
POLITIKUS PKS Mardani Ali Sera mengatakan jika PKB mendekati PKS lagi itu berarti bak cinta lama bersemi kembali. Namun, Mardani menghomati keputusan bersama. Soalnya, PKS saat ini tinggal selangkah lagi meresmikan Koalisi Perubahan bersama NasDem dan Demokrat.
"Jadi kalau ini cinta yang lama bersemi kembali kami bahagia. Kedua, saya masih tetap yakin musyawarah PKS, Nasdem, Demokrat akan sangat dewasa dan penuh dengan keinginan untuk bekerja kepada rakyat. Jadi saya pikir sangat positif," kata Mardani.
Tak hanya itu, Mardani menambahkan bahwa semua partai politik (parpol) yang menjadi anggota Koalisi Perubahan pasti memiliki hak untuk menentukan capres dan cawapresnya. "Musyawarah kuncinya karena Nasdem punya hak, PKB punya hak, Demokrat juga punya hak, kami juga punya hak. Ya nanti kalau PKB juga join dia punya hak. Jadi kami yakin musyawarah yang kompak untuk ketiganya akan menghasilkan keputusan terbaik," ungkap Mardani.
Mardani melihat bahwa jika nanti PKB bergabung, akan menambah sinyal positif kepada Koalisi Perubahan karena jumlah suara tentu akan bertambah juga, termasuk di wilayah-wilayah kekuasaan PKB. "PKB punya kelebihan kuat di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Jadi kalau Allah izinkan bergabung dengan Koalisi Perubahan akan sangat baik. Akan tetapi kami tetap terus mematangkan koalisi dan komunikasi Nasdem, PKS, Demokrat karena apapun dari ketiga partai ini sudah cukup. Tambah PKB jauh lebih baik, tetapi politik dinamis dan kami siap menghadapi berbagai kondisi yang ada untuk terus bekerja untuk rakyat," tutup Mardani. (OL-14)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved