Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
REALITAS penegakan hukum di negeri ini ternyata masih sangat lemah dan jauh dari harapan. Perlu upaya konkret untuk menuntaskan persoalan tersebut.
Menurut Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan pembenahan sengkarut di bidang hukum di sisa waktu pemerintahan Joko Widodo mendesak.
"Ini supaya dibereskan sebelum dia meninggalkan tugasnya sebagai Presiden,” kata Otto, Jumat (23/12).
Ia menilai beberapa sektor lain, seperti ekonomi, infrastruktur, sosial, politik, dan demokrasi cukup baik. Berbeda dengan bidang hukum yang perlu sentuhan pemerintah agar menjadi lebih baik.
Presiden dan para pembantunya harus kerja keras untuk membereskan bidang hukum agar keberhasilan pemerintah komplet. “Peradi siap untuk membantu," katanya.
Menurut Otto, hal serupa pernah Peradi lakukan di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu Peradi beberapa kali diundang untuk memberikan masukan dalam memperbaiki bidang hukum.
“Namun, kali ini sudah dua periode Jokowi jadi Presiden tidak sekali pun dia mengundang. Dari situ kita melihat begitu lemahnya perhatian pada hukum ini. Kami tidak bisa menyalahkan pada pribadi Presiden sendiri, tapi pada pemerintahannya, kepada staf-stafnya, menteri-menterinya. Harus memberikan dorongan di bidang hukum supaya negara ini baik."
Pada kesempatan itu Otto menegaskan Peradi tetap kompak. Hal itu terlihat saat organisasi profesi ini menggelar perayaan Natal pada Kamis (22/12) malam. Perayaan Natal ini bukan hanya untuk meningkatkan keimanan, tetapi juga toleransi dan kekompakan semua elemen internal organisasi.
Menurut dia, kekompakan menjadi salah satu kunci kian maju dan besarnya Peradi hingga mempunyai anggota sekitar 60 ribu dan memiliki gedung baru Peradi Tower setelah organisasi wadah tunggal ini didirikan 18 tahun lalu. “Itu bisa karena kita kompak. Kalau kita tidak satu hati tidak mungkin bisa."
Kekompakan seluruh elemen Peradi, salah satunya tercermin dalam acara Perayaan Natal 2022 bertajuk Maka Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain. Meski DPN Peradi sudah menyiapkan anggaran, anggota dan pengurus tetap memberikan sumbangan.
Ketua Panitia Perayaan Natal 2022 Peradi, Rivai Kusumanegara, mengatakan perayaan ini untuk menumbuhkan kasih sayang, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat tanpa sekat.
“Telah menjadi kultur dalam acara keagamaan Peradi, bersatunya seluruh pengurus lintas agama dalam mendukung perayaan keagamaan apa pun,” kata Rivai.
Hal itu tercermin pada susunan panitia Perayaan Natal 2022 Peradi dan paduan suara yang mengisi acara berasal dari lintas agama. "Kekompakan dan toleransi ini benar-benar menjadi energi dan penyemangat untuk menyelenggarakan ibadah Natal," tandasnya. (J-2)
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Hanna Kathia adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan konsern mengembangkan spesialisasinya dalam bidang arbitrase, korporasi, litigasi hingga kekayaan intelektual.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved