Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
REALITAS penegakan hukum di negeri ini ternyata masih sangat lemah dan jauh dari harapan. Perlu upaya konkret untuk menuntaskan persoalan tersebut.
Menurut Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan pembenahan sengkarut di bidang hukum di sisa waktu pemerintahan Joko Widodo mendesak.
"Ini supaya dibereskan sebelum dia meninggalkan tugasnya sebagai Presiden,” kata Otto, Jumat (23/12).
Ia menilai beberapa sektor lain, seperti ekonomi, infrastruktur, sosial, politik, dan demokrasi cukup baik. Berbeda dengan bidang hukum yang perlu sentuhan pemerintah agar menjadi lebih baik.
Presiden dan para pembantunya harus kerja keras untuk membereskan bidang hukum agar keberhasilan pemerintah komplet. “Peradi siap untuk membantu," katanya.
Menurut Otto, hal serupa pernah Peradi lakukan di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu Peradi beberapa kali diundang untuk memberikan masukan dalam memperbaiki bidang hukum.
“Namun, kali ini sudah dua periode Jokowi jadi Presiden tidak sekali pun dia mengundang. Dari situ kita melihat begitu lemahnya perhatian pada hukum ini. Kami tidak bisa menyalahkan pada pribadi Presiden sendiri, tapi pada pemerintahannya, kepada staf-stafnya, menteri-menterinya. Harus memberikan dorongan di bidang hukum supaya negara ini baik."
Pada kesempatan itu Otto menegaskan Peradi tetap kompak. Hal itu terlihat saat organisasi profesi ini menggelar perayaan Natal pada Kamis (22/12) malam. Perayaan Natal ini bukan hanya untuk meningkatkan keimanan, tetapi juga toleransi dan kekompakan semua elemen internal organisasi.
Menurut dia, kekompakan menjadi salah satu kunci kian maju dan besarnya Peradi hingga mempunyai anggota sekitar 60 ribu dan memiliki gedung baru Peradi Tower setelah organisasi wadah tunggal ini didirikan 18 tahun lalu. “Itu bisa karena kita kompak. Kalau kita tidak satu hati tidak mungkin bisa."
Kekompakan seluruh elemen Peradi, salah satunya tercermin dalam acara Perayaan Natal 2022 bertajuk Maka Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain. Meski DPN Peradi sudah menyiapkan anggaran, anggota dan pengurus tetap memberikan sumbangan.
Ketua Panitia Perayaan Natal 2022 Peradi, Rivai Kusumanegara, mengatakan perayaan ini untuk menumbuhkan kasih sayang, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat tanpa sekat.
“Telah menjadi kultur dalam acara keagamaan Peradi, bersatunya seluruh pengurus lintas agama dalam mendukung perayaan keagamaan apa pun,” kata Rivai.
Hal itu tercermin pada susunan panitia Perayaan Natal 2022 Peradi dan paduan suara yang mengisi acara berasal dari lintas agama. "Kekompakan dan toleransi ini benar-benar menjadi energi dan penyemangat untuk menyelenggarakan ibadah Natal," tandasnya. (J-2)
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Hanna Kathia adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan konsern mengembangkan spesialisasinya dalam bidang arbitrase, korporasi, litigasi hingga kekayaan intelektual.
Ilmu Hukum menjadi salah satu program studi unggulan yang dimiliki oleh Unkris baik untuk jenjang S1, program magister maupun program doctor.
HUKUMONLINE mengumumkan The 200 Club: Indonesia’s Most Influential Lawyers 2025, sebuah penghargaan yang mengakui 200 pengacara paling berpengaruh di Indonesia.
Dokter dan paramedis mestinya mendapat bentuk keadilan tersendiri. Mereka tidak bisa lecture general berupa KUHP. Karena tidak ada dokter yang berniat mencelakanan pasiennya.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved