Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
REALITAS penegakan hukum di negeri ini ternyata masih sangat lemah dan jauh dari harapan. Perlu upaya konkret untuk menuntaskan persoalan tersebut.
Menurut Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan pembenahan sengkarut di bidang hukum di sisa waktu pemerintahan Joko Widodo mendesak.
"Ini supaya dibereskan sebelum dia meninggalkan tugasnya sebagai Presiden,” kata Otto, Jumat (23/12).
Ia menilai beberapa sektor lain, seperti ekonomi, infrastruktur, sosial, politik, dan demokrasi cukup baik. Berbeda dengan bidang hukum yang perlu sentuhan pemerintah agar menjadi lebih baik.
Presiden dan para pembantunya harus kerja keras untuk membereskan bidang hukum agar keberhasilan pemerintah komplet. “Peradi siap untuk membantu," katanya.
Menurut Otto, hal serupa pernah Peradi lakukan di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu Peradi beberapa kali diundang untuk memberikan masukan dalam memperbaiki bidang hukum.
“Namun, kali ini sudah dua periode Jokowi jadi Presiden tidak sekali pun dia mengundang. Dari situ kita melihat begitu lemahnya perhatian pada hukum ini. Kami tidak bisa menyalahkan pada pribadi Presiden sendiri, tapi pada pemerintahannya, kepada staf-stafnya, menteri-menterinya. Harus memberikan dorongan di bidang hukum supaya negara ini baik."
Pada kesempatan itu Otto menegaskan Peradi tetap kompak. Hal itu terlihat saat organisasi profesi ini menggelar perayaan Natal pada Kamis (22/12) malam. Perayaan Natal ini bukan hanya untuk meningkatkan keimanan, tetapi juga toleransi dan kekompakan semua elemen internal organisasi.
Menurut dia, kekompakan menjadi salah satu kunci kian maju dan besarnya Peradi hingga mempunyai anggota sekitar 60 ribu dan memiliki gedung baru Peradi Tower setelah organisasi wadah tunggal ini didirikan 18 tahun lalu. “Itu bisa karena kita kompak. Kalau kita tidak satu hati tidak mungkin bisa."
Kekompakan seluruh elemen Peradi, salah satunya tercermin dalam acara Perayaan Natal 2022 bertajuk Maka Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain. Meski DPN Peradi sudah menyiapkan anggaran, anggota dan pengurus tetap memberikan sumbangan.
Ketua Panitia Perayaan Natal 2022 Peradi, Rivai Kusumanegara, mengatakan perayaan ini untuk menumbuhkan kasih sayang, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat tanpa sekat.
“Telah menjadi kultur dalam acara keagamaan Peradi, bersatunya seluruh pengurus lintas agama dalam mendukung perayaan keagamaan apa pun,” kata Rivai.
Hal itu tercermin pada susunan panitia Perayaan Natal 2022 Peradi dan paduan suara yang mengisi acara berasal dari lintas agama. "Kekompakan dan toleransi ini benar-benar menjadi energi dan penyemangat untuk menyelenggarakan ibadah Natal," tandasnya. (J-2)
Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Syarief meyakini masih banyak dugaan rasuah yang bisa dikembangkan dalam proyek tersebut. Persidangan diyakini akan mengungkap fakta baru.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
Mulanya, kuasa hukum Yoki, Wimboyono Senoadji menanyakan kepada Nicke mengenai pendapatan Pertamina yang meraih Rp 70 triliun pada 2024.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved