Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem menyanggah tudingan pelanggaran kampanye terselubung yang dilakukan oleh bakal calon presiden (capres) mereka Anies Baswedan. Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menjelaskan NasDem memanfaatkan waktu kosong untuk mensosialisasikan Anies melalui safari politik dan bukan bagian dari kampanye tahapan pemilu.
"Saya mengimbau kepada seluruh kader-kader bangsa yang hendak berkontestasi, mbok gunakan ruang ini, ruang waktu yang tersedia untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Supaya masyarakat itu mengenal calon-calon pemimpin itu," ujar Ali dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/12).
Safari politik Anies dan NasDem disampaikan oleh Ali bertujuan untuk membantu masyarakat mengenal sosok capres yang akan diusung NasDem pada 2024 mendatang. Ali juga membantah tudingan Anggota Bawaslu RI Puadi yang menilai safari politik Anies dan NasDem merupakan tindakan yang tidak etis.
"Jadi pernyataan Saudara Puadi kemarin pernyataan konyol menurut saya karena di waktu yang bersamaan Bawaslu mengeluarkan putusan bahwa Anies dan NasDem tidak melakukan pelanggaran. Tapi di waktu yang bersamaan dia mengatakan ada pelanggaran etik karena kampanye diam-diam," ujar dia.
Baca juga: Bawaslu: Jakarta Memiliki Tingkat Kerawanan Tertinggi di Pemilu 2024
Ali menegaskan Bawaslu bukanlah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengurusi etik dalam pemilu. Bawaslu merupakan lembaga pengawas pemilu yang bertugas megawasi parpol dan KPU. Tugas Bawaslu baru berjalan ketika tahapan pemilu berlangsung.
"Hari ini tahapan pemilu belum dimulai maka Bawaslu sebaiknya ndak usah mengurusi yang bukan urusannya. Sebaiknya Bawaslu concern menyiapkan perangkat-perangkatnya hingga di tingkat daerah sehingga ketika tahapan pemilu sudah dimulai mereka perform. Ketimbang hari ini mereka mengomentari yang bukan domain mereka, nanti mereka ketawain," imbuhnya.
Ali menuturkan sebelumnya Bawaslu telah menyatakan bahwa safari politik Anies bukanlah sebuah pelanggaran Pemilu. Dirinya pun mempertanyakan dari mana pelanggaran etik yang dilakukan Anies ketika tidak ada pelanggaran pemilu yang dilakukan olehnya. Secara lugas, mantan Ketua Fraksi NasDem DPR ini pun menuding ada kepentingan yang dibawa Puadi terkait pernyataannya itu.(OL-4)
"Nah pertanyaan kita, Saudara Puadi ini disuruh oleh siapa, kepentingan siapa yang dibawakan. Jadi Bawaslu ini bukan lembaga etik, jadi dia tidak punya hak untuk menilai itu. Jadi orang-orang yang di Bawaslu itu hendaknya yang secara integritas diri itu clear," katanya. (Uta)
Presiden Prabowo Subianto menuturkan dirinya tidak menaruh dendam pada Anies Baswedan, orang yang menjadi pesaingnya dalam pemilihan presiden di 2024.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved