KPK Minta DKI Tegas Soal Pelanggaran IMB

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata meminta agar Pemprov DKI bisa memberikan sanksi yang tegas kepada para pelanggar IMB. Lini perizinan ini dinilai menjadi sektor paling rawan kebocoran anggaran. Hal itu dikatakannya dalam rapat koordinasi anti korupsi Pemprov DKI di Balai Kota hari ini.

"Titik paling rawan kebocoran anggaran itu terkait PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa), juga menyangkut perizinan di Pemprov DKI. Ini rasa-rasanya itu tiap langkah itu kok ada nilai uangnya, luar biasa sekali kan," kata Alexander, Kamis (15/12).

Menurut dia, masih banyak terjadi pelanggaran IMB di Jakarta. Ia pun mengeluhkan sebagian dari pelanggaran itu dapat selesai dengan membayar denda. Sanksi itu, lanjutnya, tak berefek jera. Akibatnya pelanggaran masih terus terjadi dan masyarakat tidak kapok untuk mengulangi perbuatannya.

"Kan sebetulnya perizinan itu dalam rangka pengendalian. Kenapa di wilayah ini tidak boleh dibangun dengan luas tertentu atau titik tertentu kan ada pertimbangannya. Tapi ketika siapapun atau pengembang kemudian bangun melebihi diziinkan dan kita tutup mata. Mereka bayar denda, tidak ada artinya," ujarnya.

Untuk itu, ia minta agar Pemprov DKI bisa lebih tegas lagi menertibkan para pelanggar perizinan.

"Saya pikir harus kita tertibkan. Di Jakarta kalau tidak tegas dan keras. Itu kan saya terkesan dengan Ali sadikin, namanya atur warga dari berbagai kelompok golongan tidak mudah," pungkasnya. (OL-8)